Gaza, SPNA – Sumber-sumber Palestina menyebutkan, Rabu (09/08/2017), pihak berwenang Mesir memutuskan untuk membuka persimpangan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza, dari Senin hingga Kamis pekan depan, yang diperuntukkan bagi jama’ah haji asal Gaza yang akan menuju Arab Saudi.
Juru bicara komite perbatasan di Gaza, Hisyam Adwan, mengatakan bahwa pihak berwenang Mesir memutuskan untuk membuka persimpangan tersebut selama empat hari pada pekan depan, yang diperuntukan bagi 2.500 jama’ah haji asal Palestina yang akan meninggalkan Gaza menuju Mesir, untuk selanjutkan melakukan penerbangan ke Arab Saudi.
Pembukaan penyeberangan Rafah kali ini akan menandai pertama kalinya persimpangan tersebut dibuka setelah ditutup selama lebih dari lima bulan.
LSM Gisha melaporkan bahwa sekitar 30.000 warga Palestina di Gaza yang akan melakukan perjalanan telah menunggu dibukanya persimpangan, termasuk diantara mereka adalah mahasiswa, warga yang membutuhkan perawatan medis di luar Gaza serta mereka yang hendak bertemu sanak saudara di luar wilayah terkepung tersebut.
Penutupan persimpangan Rafah yang berkepanjangan ini bertentangan dengan klaim Mesir bulan Maret lalu, di mana diberitakan bahwa Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, memerintahkan agar persimpangan Rafah dibuka dua kali dalam sebulan guna mengurangi dampak pengepungan terhadap Gaza.
Akibat penutupan persimpangan Rafah yang berlangsung selama lima bulan, banyak warga Palestina memilih persimpangan Erez –yang dikuasi Israel- untuk keluar Gaza. Namun, jumlah orang-orang Palestina yang diizinkan melalui persimpangan Erez, turun secara dramatis. Gisha mencatat, izin keluar yang diberikan setiap bulannya menjadi setengah dari jumlah yang dikeluarkan pada tahun 2016.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2016, penyeberangan Rafah dibuka hanya selama 44 hari. Sementara pada 2015, persimpangan hanya dibuka selama 21 hari.
Blokade Israel yang telah berlangsung selama satu dekade telah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Palestina. Kebijakan yang diberlakukan oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah - termasuk memotong pasokan listrik dan mengurangi rujukan medis bagi penduduk di Gaza untuk mencari perawatan di luar wilayah - juga semakin memperburuk kondisi tersebut.
Pada tahun 2012, PBB memperingatkan bahwa Gaza bisa menjadi wilayah tidak layah huni pada tahun 2020, jika kondisi saat ini tidak berubah. Bahkan laporan BPP pada bulan Juli menyatakan bahwa, " rata-rata kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza semakin parah," dan bagi mayoritas penduduk Gaza, wilayah tersebut mungkin sangat sulit untuk dipulihkan. (T.RA/S: Ma’an News
