New York, SPNA – Delegasi Palestina untuk PBB, Riyad Mansur mengatakan bahwa pelanggaran Israel terhadap wilayah Palestina akan memperburuk situasi di kawasan. Hal ini disampaikan dalam pesan kepada Sekjen PBB, DK PBB dan Majalis Umum PBB terkait penolakan Israel terhadap solusi damai.
Mansur mengatakan bahwa Israel secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional diantaranya keputusan DK PBB nomor 2334 terkait permukiman terlarang ditanah warga Palestina.
Bahkan PM Israel Benyamin Netanyahu minggu lalu telah meresmikan batu pertama pembangunan komplek permukiman Israle yang menggambungkan unit perumahan di Beitar Illit, Selatan betlehem.
“Warga Palestina juga selalu mendapat tekanan dan intimidasi bahkan serangan dari pemukim Yahudi dan saya menuntut agar- para kriminal itu diproses secara hukum, ‘’ tegasnya.
Sejak tahun 1967 peta politik Israel terfokus kepada 2 hal, Pertama: Meningkatkan populasi Yahudi di al-Quds melalui pembangunan permukiman Yahudi. Kedua: Mengurangi populasi Palestina melalui deportasi warga Palestina . ‘’Israel sengaja membangun permukiman Yahudi di hunian Palestina yang terletak strategis serta mencaplok tanah warga untuk misi tersebut,’’ sebutnya.
Selain itu Israel gencar melakukan penangkapan warga dan pemuda Palestina di sejumlah wilayah khususnya Tepi Barat dan Al-Quds.
‘’Berdasarkan laporan Lembaga Tahan Palestina dan 2 Lembaga Riset Hak Asasi Manusia, al-Mizan dan al-Dhamir serta Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan menyatakan bahwa Israel telah menahan 880 warga palestina dari Tepi Barat, 144 diantaranya adalah anak dibawah umur dan 18 perempuan. Ia juga menuntut pembebasan 7000 tahanan Palestina dari seluruh wilayah.
Palestina juga menuntut Israel menghapus blokade terhadap Gaza yang mengakibatkan memburuknya situasi di wilayah tersebut serta mengutuk rencana pembangunan tembok pemisah di Gaza. Mansur mengatakan bahwa langkah ini tidak berprikemanusiaan serta bertentangan dengan hukum terlebih karena PBB menetapkan Gaza wilayah tak layak tinggal setelah tahun 2020. (T.RS/S:Ma’an News)
