Al-Quds, SPNA - Siswa Sekolah Syariah Al-Aqsa Putri berkumpul di luar kompleks Al-Aqsa, Rabu (23/08/2017), guna memperoleh buku pelajaran, setelah polisi Israel mencegah buku-buku tersebut dikirim langsung ke sekolah itu, yang terletak di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Al-Quds.

Kepada Ma’an News, Kepala sekolah, Ahad Sabri, mengatakan bahwa administrasi sekolah terpaksa membagikan buku-buku di luar kompleks, di dekat gerbang Lions, karena polisi terus mencegah buku-buku tersebut untuk dibawa ke dalam pada hari pertama tahun ajaran baru.

Dua sekolah lain di dalam kompleks, satu sekolah menengah dan satu taman kanak-kanak lainnya, juga terkena dampak larangan polisi pada hari Selasa itu. Sabri mengatakan bahwa buku-buku tersebut dilarang karena ditandai dengan logo Otoritas Palestina.

Sementara itu, sekitar 1,25 juta sisiwa di Tepi Barat dan Gaza memulai tahun ajaran baru setelah liburan musim panas berakhir.

Buntut dari insiden di Al-Quds pada bulan Juli lalu dihadapi warga Palestina pada hari pertama sekolah.

Di desa terpencil di Jubbet al-Dhib, Selasa (22/08/2017), seluruh sekolah disita oleh pasukan Israel, yang menyebabkan sekitar 64 anak tidak bisa menikmati belajar di ruang kelas.

Sekolah lain, sebuah taman kanak-kanak yang berada di komunitas Badui di Jabal al-Baba juga dibongkar pada tanggal 21 Agustus lalu.

Pada hari Rabu, walikota Hebron diserang secara dan diancam oleh pemukim Israel, karena walikota tersebut berusaha mengunjungi sekolah-sekolah di Kota Tua untuk meresmikan hari pertama tahun ajaran baru. Ia akhirnya dievakuasi dari daerah tersebut oleh tentara Israel.

Dewan Pengungsi Norwegia mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Rabu, yang menyebut apa yang dilakukan oleh Israel sebagai "serangan yang lebih luas terhadap pendidikan di Palestina."

"Dalam tiga bulan pertama tahun ini, terdapay 24 kasus serangan yang dilakukan secara langsung terhadap sekolah, termasuk insiden di mana tabung gas air mata dan bom suara ditembakkan kepada para siswa yang sedang dalam perjalanan ke atau dari sekolah. Tahun lalu, empat fasilitas pendidikan milik masyarakat dihancurkan atau disita dan 256 pelanggaran terkait pendidikan didokumentasikan di Tepi Barat, yang yang berdampak pada lebih dari 29.000 siswa, "kata pernyataan tersebut.

"Ketika mereka kembali ke kelas, anak-anak Palestina menemukan sekolah mereka telah hancur," kata Direktur NRC untuk Palestina, Hanibal Abiy Worku. "Ancaman apa yang ditimbulkan oleh sekolah-sekolah ini kepada pihak berwenang Israel? Apa yang ingin mereka capai dengan mencegah ribuan anak-anak untuk memenuhi hak dasarnya atas pendidikan? "

NRC juga menyoroti bahwa anak-anak Palestina "setipa hari menghadapi kekerasan dan pelecehan dari para pemukim dan tentara Israel, aktivitas militer di dalam atau di samping sekolah, pemeriksaan yang berlarut-larut, dan penangkapan anak-anak di sekolah mereka."

"Sejak 2011, pemerintah Israel juga mengancam akan menahan izin dan pendanaan sekolah-sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Israel.”

"Kami meminta pemerintah dan para donatur membiayai pendidikan anak-anak Palestina dan menggunakan pengaruhnya untuk mencegah berbagai pelanggaran," kata Abiy Worku. (T.RA/S: Ma’an News)