Ramallah, SPNA - Tokoh politik Palestian dari Partai Inisiatif Nasional Mustafa Barghouti dalam laporannya yang dilansir portal Samanews, Selasa (29/08/2017) mengatakan bahwa Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB Pangeran Zaid bin Ra’d akan mempublikasikan daftar hitam nama-nama perusahaan yang melanggar hukum internasional karena terlibat dalam pembangunan hunian ilegal Israel.
Diantara perusahan yang terjaring daftar hitam tersebut adalah Caterpillar, Tribe Adverser, Irpenbe dan beberapa perusahaan lainya.
Portal Israel Yediot Ahronot dan Maariv serta Washington Post merilisi laporan bahwa warga Amerika Serikat berupaya menekan pemerintahan Donald Trump karena melarang penerbitan daftar hitam tersebut.
Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres mencegah publikasi daftar pelanggaran dan bukti sistem apartheid Israel oleh organisasi ESCWA meskipun pengawas susunan laporan tersebut adalah seorang Yauhdi bernama Richarch Falk yang menjabat sebagai Komisaris HAM PBB.
‘’Penghapusan keputusan tersebut dari situs PBB justru memperluas berita ini. Jika lobi Israel dan AS berhasil mencegah publikasi daftar hitam tersebut maka hal ini akan mencemarkan nama baik PBB. Namun gerakan Boikot Israel Internasional, BDS akan terus bekerjasama dengan Komisi Rakyat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan perusahan terlibat dalam pembangunan hunian ilegal.’’
Sisi positif dari daftar hitam tersebut adalah untuk mendeteksi nama-nama perusahaan yang meraup keuntungan dari kolonialisme terhadap tanah Palestina.
Daftar hitam tersbeut juga mengekspos investasi tak bermoral terhadap perusahaan tersebut serta membawa mereka ke jalur hukum.
Sikap AS yang mencegah publikasi daftar hitam tersebut menunjukkan bahwa AS menerapkan standar ganda dan membuktikan bahwa politik luar negeri AS dilakukan berdasakan agenda lobi Israel.
Delegasi Israel untuk PBB Dani Danone sebelumnya mengatakan bahwa publikasi daftar hitam perusahaan yang terlibat dalam pembangunan hunian Israel dan ekspos terhadap kejahatan perang di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik.
Namun publikasi daftar hitam tersebut sebenarnya dapat membantu mengungkap pelanggaran dan sistem apartheid yang dilakukan Israel serta menekan Israel untuk menghentikan pendudukannya terhadap Palestina.
Kita disini tidak perlu menunggu publikasi daftar hitam tersebut. Bagi mereka yang peduli dengan hak asasi manusia seharusnya bekerjasama mengekspos perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan terlibat dalam kolonialisme Israel agar mereka dapat diboikot.
Mustafa Barghouti adalah tokoh politik dan dokter sekaigus aktivis Palestina. Ia dilahirkan di kota Jerusalem 1954. Tahun 2005 lalu Barghouti mencalonkan diri dalam Pilpres Palestina melawan Mahmoud Abbas. Ia juga menjabat sebagai Menteri Informasi di Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional. (T.RS/S:Samanews)
