Yangon, SPNA - Dalam penganugerahan Nobel Perdamaian pada tahun 1991 kepada Aung San Suu Kyi, Komite Nobel Norwegia mengumumkan bahwa mereka, "menghormati wanita ini atas usahanya yang tak kunjung padam dan dukungannya terhadap banyak orang di seluruh dunia yang berusaha mencapai demokrasi, hak asasi manusia dan konsiliasi etnis dengan cara damai." Namun kini, 26 tahun setelah penganugerahan itu, orang-orang Rohingya di Myanmar tidak akan sependapat dengan penilaian komiter tersebut.
Suu Kyi, yang menghadapi tekanan internasional sejak meningkatnya kekerasan baru-baru ini di Rakhine, diminta oleh peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai -dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Twitter - untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya.
Yanghee Lee, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan kepada the British Broadcasting Channel (BBC) bahwa situasi di negara negara bagian Rakhine "sangat serius" dan ia meminta Suu Kyi untuk "turut campur". Demikian pula, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan, "Perlakuan terhadap Rohingya sangat menodai reputasi Burma ... semoga (Suu Kyi) saat ini bisa menggunakan semua kualitasnya yang luar biasa untuk menyatukan negaranya, menghentikan kekerasan dan mengakhiri prasangka yang menimpa Muslim dan komunitas lainnya di Rakhine.”
Selama kampanye pemilihan 2015 lalu, Suu Kyi tidak sedikitpun mengangkat isu Rohingya dan mengindari pertanyaan wartawan mengenai isu tersebut. Tampaknya ia merasionalisasi ketakutan umat Islam, menunjukkan bahwa kekerasan tersebut merupakan tanggung jawab baik umat Muslim maupun Budha.
Suu Kyi tidak bereaksi ataupun mengutuk penghancuran dua masjid yang dilakukan oleh gerombolan Buddha sektarian. Harapan agar Suu Kyi mengambil sikap tegas mengenai situasi Rohingya semakin meningkat ketika kekerasan yang melanda etnis tersebut kembali pecah pada 25 Agustus 2017 lalu. Berbagai laporan menunjukkan kondisi desa Rohingya yang dihancurkan dan terbakar habis. Selama periode ini, media asing dilarang memasuki wilayah tersebut.
Menyusul terjadinya kekerasan, Suu Kyi melakukan kunjungan diplomatik ke Jepang dan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang, yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam menghadapi krisis tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Suu Kyi menjawab, "Masalah di negara bagian Rakhine sangat sensitif dan perhatian penuh diperlukan dalam meresponnya... Pemerintah Myanmar menanggapi isu negara Rakhine berdasarkan asas-asas rule of law." Suu Kyi tidak mengkritik tindakan tentara dan berhasil lolos tanpa menggunakan kata "Rohingya".
Di Myanmar, banyak penduduk yang menganggap bahwa etnis Rohingya adalah "penghuni liar" atau imigran dari Bangladesh dan bahwa istilah "Rohingya" itu sendiri adalah sebuah rekayasa. Komunis Buddha bersikeras menyebut etnis minoritas ini sebagai "orang Bengali.” (T.RA/S: The Indian Express)
