Bethlehem, SPNA - Otoritas Palestina (PA) siap bertanggung jawab atas Jalur Gaza, kabinet PA mengumumkan setelah pertemuan mingguannya pada hari Selasa (19/09/2017), beberapa hari setelah Hamas, partai penguasa de facto di Gaza, berjanji untuk membubarkan komite administrasi yang mengelola daerah tersebut.
Kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, menegaskan bahwa pemerintah PA telah "menyiapkan rencana untuk menangani semua aspek kehidupan di Jalur Gaza dan akan melaksanakan tugasnya terhadap warga Palestina di Gaza serta mengurangi penderitaan mereka."
Pada hari Ahad (17/09/2017), gerakan Hamas mengumumkan bahwa pihaknya telah membubarkan komite administratifnya, setuju untuk mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak 2006, melakukan pembicaraan dengan Fatah, dan membiarkan pemerintah rekonsiliasi nasional beroperasi Gaza.
Hamas mengatakan keputusan tersebut muncul sebagai tanggapan atas upaya diplomatik baru-baru ini oleh Mesir untuk merekonsiliasi faksi-faksi yang bersaing, sementara Presiden PA Mahmoud Abbas telah meminta Hamas untuk menyerahkan kontrol atas wilayah tersebut ke PA.
Penasihat presiden PA untuk urusan internasional, Nabil Shaath, memperkirakan bahwa Hamdallah akan melakukan perjalanan ke Gaza dalam beberapa hari mendatang dan "dia akan diperlakukan dengan hormat dan kerja sama penuh dari Hamas, yang telah berkuasa di Jalur Gaza sejak Kudeta 2007 terhadap Otorita Palestina, "kantor berita milik PA Wafa mengatakan dalam sebuah laporan.
"Begitu Hamdallah berada di Gaza dan pemerintahannya mulai menjalankan berbagai departemen, langkah selanjutnya adalah pertemuan antara Fatah dan Hamas bersama dengan faksi politik lainnya untuk mulai meletakkan peraturan dasar guna penyatuan kembali yang sebenarnya dan menyelesaikan semua permasalahan utama," ungkap laporan tersebut.
Pejabat PA mengatakan bahwa kesepakatan rekonsiliasi tahun 2011 "memiliki rincian lengkap dalam menangani semua masalah, termasuk staf Hamas yang dipekerjakan untuk menjalankan institusi Gaza setelah boikot oleh pegawai Otoritas Palestina, dan hal terpenting adalah bagaimana untuk mulai memberlakukannya di lapangan, "menurut Wafa.
"Ini mungkin memerlukan waktu, katanya, tapi setidaknya pemerintah Hamdallah akan bertugas di Gaza dan akan bekerja untuk menjembatani kesenjangan administratif antara dua wilayah Palestina - Tepi Barat dan Jalur Gaza," laporan menyimpulkan.
Dalam beberapa bulan terakhir, PA telah dituduh dengan sengaja mengirim Jalur Gaza yang miskin tersebut ke dalam bencana kemanusiaan - dengan mengurangi dana untuk bahan bakar, obat-obatan, dan gaji untuk pegawai negeri setta mantan tahanan Israel - untuk menekan Hamas agar menyerah kontrol atas Gaza.
Pada sebuah konferensi pers di perbatasan Rafah, kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan, "Kami tidak hanya mengeluarkan sebuah pernyataan dan mengumumkan bahwa komite administratif dibubarkan, namun kami mengambil tindakan de facto dan komite administratif tidak lagi beroperasi.
"Kami siap menyambut pemerintah konsensus nasional untuk memasuki Gaza dan kami siap kembali ke Kairo untuk melanjutkan pembicaraan antara Fatah dan Hamas dalam persiapan dialog nasional yang komprehensif," katanya.
Haniyeh juga berterima kasih kepada pihak Mesir atas pendirian mereka terhadap perjuangan Palestina dan upaya "besar" mereka untuk mencapai rekonsiliasi Palestina.
(T.RA/S: Ma’an News)
