Tunisia dan Luxemburg dukung kemerdekaan Palestina

Menteri Luar Negeri Tunisia, Khamis al-Jahnawi menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukan terhadap Palestina serta menciptakan rekonsiliasi yang adil dan merata dan menjamin hak-hak Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

BY Rara Atto Edited Sat,23 Sep 2017,02:29 PM
Tunisia dan Luxemburg dukung kemerdekaan Palestina

Ma'an News - New York

New York, SPNA – Menteri Luar Negeri Tunisia, Khamis al-Jahnawi menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukan terhadap Palestina serta menciptakan rekonsiliasi yang adil dan merata dan menjamin hak-hak Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Al-Jahnawi dalam Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (22/09/2017) menambahkan bahwa Tunisia telah mengambil langkah serius sebagai negara demokrasi untuk mempekuat institusi konstitusional serta menyelesaikan reformasi struktural di berbagai bidang dengan visi yang jelas dan sesuai dengan semua elemen masyarakat.

Sementara itu Deputi Perdana Menteri Luxemburg Jean Asselborn dalam sidang Majelis Umum PBB menuntut Israel mengakhiri pembangunan hunian ilegal Israel di al-Quds Timur dan Tepi Barat.

Ia menambahkan bahwa konflik Israel - Palestina tidak menghilangkan sentralitasnya di kawasan dan hilangnya solusi poiltik yang kredibel dapat menimbulkan timbulnya aksi kekerasan dan teroris.

‘’Keputusan DK PBB nomor 2334, tanggal 23 Desember 2016 yang menuntut Israel menghentikan segera pencaplokan di al-Quds Timur bukan untuk melawan Israel namun karena kondisi saat ini yang tidak membenarkan langkah tersebut. Resolusi tersbeut juga bertujuan untuk menjamin perdamaian di kawasan.’’

Ia menambahkan bahwa proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan al-Quds timur dapat mengancam solusi dua negara. “Menghentikan pembangunan hunian ilegal merupakan solusi satu-satunya yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan,’’ tegasnya.

(T.RS/S:Maan News)

leave a reply
Posting terakhir

KTT Tunisia serukan negara Arab bersatu dan dukung penuh Palestina

Pemimpin Negara Arab dalam KTT tersebut menolak menjadikan batas negara sebagai harga perdamaian seperti yang dilakukan AS terhadap Golan. Selain itu mereka juga menentang intervensi Iran terhadap urusan dalam negeri di Negara Arab. Mereka menegaskan bahwa kebijakan Iran.