Bethlehem, SPNA - Sebuah jajak pendapat dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza mengungkapkan bahwa mayoritas warga Palestina telah kehilangan kepercayaan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di mana dua pertiganya menginginkan pengunduran diri presiden mereka.
Jajak pendapat tersebut, yang dilakukan pada 14-16 September dan dipublikasikan pada hari Selasa (19/09/2017), mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk di Tepi Barat dan Gaza khawatir akan masa depan kebebasan warga sipil di wilayah tersebut. Hal ini merujuka pada meningkatnya penangkapan para jurnalis dan aktivis yang berbicara menentang Abbas dan Otoritas Palestina (PA) di bawah Undang-Undang Kejahatan Cyber baru. Sebuah undang-undang yang digambarkan oleh kelompok hak asasi manusia sebagai "kejam" dan "hukum terburuk dalam sejarah PA."
Lembaga tersebut menebukan bahwa, "Mayoritas percaya bahwa warga Palestina tidak bisa mengkritik PA. ... Sebenarnya, masyarakat percaya bahwa saat ini PA menjadi beban rakyat Palestina."
Jajak pendapat tersebut menemukan bahwa 67% masyarakat menginginkan Abbas mengundurkan diri, sementara 27% menginginkan ia tetap menjabat. Sementara pada bulan lalu, 62% menginginkan Abbas mengundurkan diri.
Lembaga tersebut menyoroti bahwa tuntutan untuk pengunduran diri Abbas berada pada 60% di Tepi Barat dan 80% di Jalur Gaza. Tiga bulan lalu permintaan pengunduran diri Abbas mencapai 55% di Tepi Barat dan 75% di Jalur Gaza.
Dalam temuan mereka, lembaga tersebut kemudian menyatakan bahwa jika pemilihan presiden akan diadakan hari ini, di Tepi Barat dan Gaza, pemimpin gerakan Hamas Ismail Haniyeh akan menang melawan Abbas. Namun, di Tepi Barat, ia mencatat bahwa gerakan Fatah masih tetap lebih populer daripada gerakan Hamas.
Maskipun jajak pendapat menunjukkan menurunnya kepercayaan dan meningkatnya represi kebebasan berbicara terhadap pimpinan Palestina, namun hal tersebut bukanlah persoalan utama. Isu seputar pendudukan Israel di Tepi Barat dan Al-Quds, serta blokade Jalur Gaza yang telah lebih dari satu dekadelah yang menjadi pokok persoalan di negara tersebut.
(T.RA/ S: Ma’an News)
