Raqqa, SPNA - Pasukan koalisi mimpinan Amerika Serikat membunuh 84 warga sipil, 30 di antaranya adalah anak-anak, di Suriah pada bulan Maret karena gagal dalam melakukan tindakan pencegahan yang menimbulkan kematian warga sipil, ungkap Human Right Watch (HRW), dalam laporan berjumlah 42 halaman. Ahad (24/09/2017).

Kelompok hak asasi manusia tersebut menyelidiki serangan pasukan koalisi di sebuah sekolah dekat Raqqa, serta di wilayah lainnya yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Amerika berdalih bahwa serangan tersebut ditujukan kepada para pejuang Islamic State.

Dalam penyelidikannya, HRW mewawancarai puluhan penduduk setempat yang menyaksikan pembantaian itu. Aktivis HRW setempat mengkonfirmasi 145 nama warga sipil, termasuk 38 wanita dan 58 anak-anak. Aktivis tersebut mengatakan bahwa mereka terbunuh dalam serangan udara yang menggempur kota Tabqa pada remtan 19 Maret dan 10 Mei lalu.

 “Korban atas serangan itu,” kata laporan tersebut, “tidak terbatas hanya pada korban jiwa. Namun beberapa serangan udara telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap berbagai properti dan infrastruktur.”

Ole Solvang, deputi direktur tanggap darurat HRW, mengatakan, “Srangan ini telah membunuh warga sipil, termasuk anak-anak, yang mencari perlindungan di sebuah sekolah atau sedang mengantri membeli roti di toko.”

Pasukan koalisi pimpinan AS telah melakukan pemboman tanpa pandang bulu. Solving menambahkan, “Jika pasukan koalisi tidak mengetahui bahwa di sana terdapat warga sipil, maka mereka perlu melihat secara tajam. Kecrdasan yang mereka gunakan untuk memverifikasi targetnya tidaknlah tepat.”

Kelompok pemantau juga mengecam metode yang digunakan AS untuk menilai korban sipil.  Mereka mengatakan bahwa koalisi tersebut melaporkan jumlah korban tanpa memeriksa lokasi serangan. Juga tidak melakukan wawancara terhadap saksi. “Jika saja pasukan koalisi mengunjungi lokasi dan berbicara pada saksi,” kata Solvang, “maka mereka akan menemukan bukti bahwa banyak warga sipil tersbunuh dalam serangan tersebut.”

Kelompok hak asasi manusia, yang sebelumnya menanyakan legalitas kampanye pengeboman yang dilakukan oleh pasukan koalisi, meminta AS bertanggung jawab atas serangan udara yang telah membunuh warga sipil. “Hukum internasional mewajibkan kompensasi bagi korban sipil jika terjadi pelanggaran hukum internasional,” ia menyimpulkan.

(T.RA/S: Middle East Monitor)