Ramallah, SPNA - Otoritas Palestina akan mengirimkan staf profesional untuk mengawasi penyeberangan Jalur Gaza pekan depan, berdasarkan kesepkatan yang ditandatangani oleh Hamas dan Fatah di Mesir, Kamis lalu,

Gaza Post, Ahad (15/10/2017), melansir bahwa Menteri Urusan Sipil Palestina, Hussein al-Sheikh, mengeluarhan penyataan kepada Radio Voice of Palestine bahwa tim tersebut akan mengkhususkan diri dalam mengelola penyebrangan yang memungkinkan pemerintah rekonsiliasi Palestina mengawasi dan mengendalikan penyeberangan Jalur

Al-Sheikh, yang juga salah satu delegasi Fatah yang terlibat dalam dialog di Kairo, mengatakan bahwa poin penting yang bisa memberdayakan pemerintah di Jalur Gaza adalah isu penyeberngan dan pendanaan.

Jalur Gaza memiliki tiga penyeberangan; pertama, Erez/ Beit Hanoun yang berada di bawah otoritas Israel, yang dikhususkan bagi penyeberangan manusia. Kedua, Karam Abu Salem, untuk barang dan ketiga, Rafah, yang merupakan penyeberangan yang berada di bawah otoritas Mesir.

Mengenai penyeberangan Rafah, Sheikh mengatakan bahwa penyeberangan ini memiliki pengkhususan karena ada kondisi khusus yang mengharuskan pembukaannya, di mana memerlukan dialog dengan pihak Mesir.

Ia menunjukkan bahwa kesepkatan yang ditandatangani di Kairo antara Hamas dan Fatah merupakan langkah awal untuk mencapai rekonsilisasi yang komperhensif. Kesepakatan tersebut memuat sejumlah isu yang harus diselesaikan pada waktu yang jelas, memungkinkan pemerintah Palestina memperluas tanggung jawabnya dan Jalur Gaza, sebagai maman di Tepi Barat.

Al-Sheikh menambahkan bahwa ada sejumlah masalah penting terkait sistem perpolitikan Palestina dan kemitraan dalam bingkai Organisasi Pembebasan Plaestina dan mengenai konstanta yang mengatur akan dibicarakan dalam pertemuan faksi politik Palestina yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Kairo, 21 November mendatang.

Setelah perundingan dua hari yang diprakarsasi oleh Kairo, Fatah dan Hamas telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi pada Kamis lalu, guna mengakhiri pembagian kekuasaan di wilayah Palestina sejak pertengahan tahun 2017.

Dialog Karo untuk rekonsiliasi terjadi seminggu setelah kedatangan delegasi rekonsiliasi Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah ke Jalur Gaza dan mengadakan pertemuan tingkat menteri serta menerima markas kementeriannya.

(T.RA/S: Gaza Post)