Ramallah, SPNA - Pemerintah Palestina (PA), Selasa (17/10/2017) menolak syarat yang ditetapkan Israel terkait rekonsiliasi Palestina.
Nabil Abu Radinah, Juru bicara PA dalam pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agency mengatakan: ‘’Kesepakatan Hamas dan Fatah di Cairo dibawah pengawasan Mesir adalah langkah tepat dan krusial bagi rakyat Palestina demi mengakhiri perpecahan dalam negeri.’’
‘’Semua tindak-tanduk Israel tidak akan mengubah posisi pemerintah Palestina,’’ tegasnya.
Kamis lalu, 12 Oktober Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian damai yang dihadiri ketua Badan Intelejen Mesir, Khalid Fauzi.
Berdasarkan perjanjian tersebut pemerintah Palestina akan mengambil alih administrasi Jalur Gaza dan Tepi Barat secara menyeluruh paling lambat Desember mendatang.
Rakyat Palestina berharap perpecahan geografis dan politik di Palestina sejak 10 tahun terkahir cepat berakhir.
Sebelumnya, pemerintah Israel memutuskan menolak negosiasi damai dengan pemerintah Palestina hingga faksi Hamas yang dianggap teroris oleh Israel tersebut meletakkan senjatanya serta mengakui kedaulatan Israel dan menghentikan kerjasama dengan Iran. Hal ini disampaikan di sela-sela sidang Dewan Menteri Urusan Kemanan dan Politik (Kabinet).
Israel juga menuntut PA untuk mencegah penyelundupan dari dan ke Gaza serta menghancurkan terowongan bawah tanah Hamas di Tepi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur resmi dengan mekanisme yang jelas. (T.RS/S:AnadoluAgency)
