Jalur Gaza, SPNA – Sejumlah analis politik Palestina mengatakan bahwa pemerintah Israel mencoba menggagalkan rekonsiliasi Palestina atau membuatnya melayani kepentingan politik Israel.
Selama masa perpecahan, Israel telah berhasil memisahkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun saat ini, Israel mengambil posisi baru menyusul perkembangan situasi politik terakhir paska rekonsiliasi.
Hal ini disampaikan dalam dialog yang diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan dan Pembangunan Haider Abdul Shafi yang bertema "Pembacaan Israel tentang rekonsiliasi Palestina’’ di Gaza.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh intelektual, jurnalis, politisi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Pertemuan dimulai dengan komentar Mohsen Abu Ramadan, perwakilan lembaga Haidar.
Abu Ramadan menekankan pentingnya menyukseskan rekonsiliasi dan melindunginya dimana Israel saat ini berupaya ‘’menyabotase’’ rekonsiliasi tersebut dalam kerangka rencana menghilangkan isu-isu Palestina.
Sementara itu Analis politik terkait urusan Israel, Ismail Mehra, mempresentasikan langkah-langkah yang akan dilakukan Israel dalam menggagalkan rekonsiliasi dan mengabadikan perpecahan di Palestina, diantaranya mengancam mengentikan kerjasama serta menghentikan aliran dana terhadap Otoritas Palestina.
Mehra menganggap 6 syarat yang ditetapkan kabinet Israel untuk bernegosiasi dengan Otoritas Palestina adalah bagian langkah-langkah untuk menggagalkan rekonsiliasi.
Dia menekankan bahwa Israel bertaruh pada orang-orang Palestina untuk menggagalkan rekonsiliasi mereka sendiri, seperti yang terjadi di masa lalu.
Namun jika rekonsiliasi tersebut berhasil maka Israel akan mencoba untuk menjadikannya sesuai dengan kepentingan politiknya.
Selain itu Israel juga akan menekan Otoritas Palestina terkait kasus tawanan Israel di Jalur Gaza serta terkait masalah keamanan dan senjata perlawanan.
Seluruh peserta sidang tersebut sepakat dengan perumusan visi Palestina untuk rekonsiliasi yang mengarah pada kemitraan nasional dan merevitalisasi proyek nasional dan membangun institusi Palestina berdasarkan kemitraan dan keragaman.
Mereka menekankan, masyarakat Palestina harus menyadari situasi rekonsiliasi untuk melayani kepentingan nasional serta menggagalkan upaya Israel dalam merebut hak-hak warga Palestina.
(T.RS/S:Ramallahnews)
