Barghouti: Israel manfaatkan dukung Donald Trump untuk mencaplok wilayah Palestina

Istanbul, SPNA - Sekretaris Jenderal Badan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouthi, menyatakan bahwa pembangunan hunian ilegal Israel di wilayah Palestina meningkat lebih dari 100% .....

BY 4adminEdited Sat,18 Nov 2017,10:26 AM

Istanbul, SPNA - Sekretaris Jenderal Badan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouthi, menyatakan bahwa pembangunan hunian ilegal Israel di wilayah Palestina meningkat lebih dari 100% sejak pelantikan Presiden AS Donald Trump Januari lalu.

Dalam wawancara dengan Anadolu Agency di Istanbul, Barghouthi menekankan bahwa pemerintah Israel saat ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu tidak membiarkan pembentukan negara Palestina merdeka.

‘’Kami menghadapi proyek penjajahan Israel yang harus dilawan dengan persatuan Palestina yang kuat dan efektif.’’

‘’Tidak ada lagi daerah yang disebut wilayah A. Artinya tidak ada lagi wilayah dibawah kendali otoritas keamanan Palestina,’’ kata Barghouthi.

 ‘’Israel membagi Tepi Barat menjadi 225 wilayah kecil yang disekat dengan pos pemeriksaan, dinding pemisah dan hunian ilegal.’’

Berdasarkan Perjanjian Oslo 1993, Tepi Barat dibagi  menjadi tiga wilayah: A, B dan C.

 Wilayah A  yang mencakup 18% Tepi Barat berada dibawah wewenang Otoritas Palestina, baik keamanan maupun administratif.

Sementara wilayah B yang mencakup 21% wilayah Tepi Barat  dikendalikan oleh Otoritas Palestina dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sementara untuk keamanan dikendalikan oleh Israel.

Sementara wilayah C yang mencakup 60% Tepi Barat dikendalikan Otoritas Israel.

Pengamat mengatakan pemerintah Israel memanfaatkan dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk meningkatkan pembangunan hunian ilegal dan merusak solusi dua Negara.

Berdasarkan laporan Lembaga HAM Internasional, pembangunan hunian ilegal sejak awal tahun mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Permukiman Israel, yang mencaplok banyak wilayah di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, adalah hambatan utama bagi perundingan damai  antara Palestina dan Israel, yang telah terhenti sejak April 2014 lalu.

Berdasarkan laporan  Israel, sekitar 640.000 warga Yahudi  tinggal di Tepi Barat danYerusalem yang terdiri dari 220.000 hunian ilegal.

Meskipun Resolusi Dewan Keamanan 2334 pada bulan Desember 2016 menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan hunian ilegal di wilayah Palestina, namun  pemerintah Israel justru meningkatkannya sejak 2017.

Menurut data yang dirilis bulan lalu oleh gerakan Perdamaian Israel, yang bertugas  memantau kegiatan hunian ilegal, Tel Aviv telah menyetujui pembangunan 6.500 unit pemukiman di Tepi Barat sejak awal 2017, 2.629 unit pada tahun 2016 dan 1982 unit tahun 2015. (T.RS/S:AnadoluAgency)

leave a reply
Posting terakhir