Ankara, SPNA - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah secara resmi menyatakan bahwa orang-orang Palestina tidak akan lagi menerima AS sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah menyusul pengakuan Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Dalam pernyataan publik sejak pengumuman Trump pekan lalu, Abbas mengatakan bahwa warga Palestina akan akan berjuang untuk mempoleh keanggotaan penuh PBB dan meminta badan dunia tersebut untuk mengendalikan proses perdamaian karena Washington tidak lagi "cocok" untuk tugas tersebut.
Pertemuan tersebut terjadi sehari setelah menteri luar negeri AS, Rex Tillerson, mengemukakan bahwa tindakan terkait - dan pertentangan yang sama- memperdebatkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem mungkin tidak benar-benar terjadi selama masa jabatan Trump saat ini.
Abbas berbicara pada pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diselenggarakan di Istanbul, di mana para anggota diminta untuk mengakui sebuah negara Palestina, di tengah kecaman yang kuat dari Amerika Serikat dan Israel.
"Yerusalem dan akan selamanya menjadi ibu kota negara Palestina," Abbas mengatakan di hadapan para delegasi. "Kami tidak menerima peran Amerika Serikat dalam proses politik sejak saat ini, karena sepenuhnya bias terhadap Israel."
Komentar presiden Palestina kemudian digemakan dalam pernyataan penutup KTT tersebut, yang mendeklarasikan "Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara bagian Palestina" dan mengundang "semua negara untuk mengenali negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota wilayah yang diduduki".
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa KTT OKI melihat pengumuman Trump sebagao "penarikan diri pemerintah AS dari perannya sebagai pendukung perdamaian" di Timur Tengah, yang secara eksplisit menyebutnya "batal demi hukum" dan "perusakan yang disengaja terhadap semua upaya perdamaian" yang akan memicu lahirnya "ekstremisme dan terorisme".
KTT tersebut dihadiri oleh Raja Abdullah dari Yordania, presiden Lebanon, Michel Aoun, emir Qatar dan Kuwait, dan presiden Iran, Hassan Rouhani, yang meminta semua negara Muslim untuk bersatu dalam rangka membela hak-hak Palestina.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, membuka pertemuan tersebut dengan mencela langkah AS tersebut sebagai "garis merah" provokatif bagi umat Islam, yang menggambarkan Israel sebagai negara pendudukan dan "teror".
Pengumuman Trump pekan lalu telah memicu kemarahan Muslim dan Arab. Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam Israel dan menunjukkan solidaritas mereka terhadap orang-orang Palestina.
(T.RA/S: Allimespost)
