Ankara, SPNA - Para pemimpin negara-negara Muslim menyerukan agar Yerusalem Timur (Al-Quds) diakui sebagai ibu kota Palestina, dan menyatakan bahwa langkah Donald Trump tersebut telah membatalkan status AS sebagai mediator dalam proses perdamaian Palestina-Israel.
Para pemimpin Muslim berkumpul di Istanbul, Turki pada hari Rabu (13/12/2017) untuk pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Mereka mengecam keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah kontroversial itu dicap "sebuah serangan" atas hak orang-orang Palestina dalam deklarasi terakhir oleh KTT tersebut.
"Pemerintah AS harus melepaskan perannya dalam proses perdamaian, dan jika AS tidak mundur, maka ia akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya," NTV mengutip pernyataan dalam pertemuan tersebut.
Organisasi tersebut berjanji akan melakukan diskusi terkait keputusan Trump mengenai Yerusalem ke Majelis Umum PBB, jika Dewan Keamanan PBB gagal melakukan tindakan apapun.
Berbicara di hadapan wartawan pasca pertemuan tersebut, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas bersumpah akan berjuang untuk memperoleh keanggotaan penuh PBB bagi negaranya.
Pemimpin Palestina tersebut menggambarkan bahwa pengakuan Washington terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebagai "hadiah untuk gerakan Zionis" Trump, di mana para ekstremis dapat menggunakan langkah tersebut untuk "mengubah perjuangan politik menjadi agama."
Abbas menuturkan bahwa ia akan mencari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatalkan keputusan Washington mengenai Yerusalem, dan menyebutnya sebagai "kejahatan terbesar" dan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional.
Dikutip Reuters, Abbas menegaskan, “Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota Palestina,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa isu Yerusalem "akan menjadi garis merah kita untuk selamanya," ia menambahkan bahwa keputusan Trump yang "tidak sah dan tidak bermoral" hanya akan membawa kawasan ini ke dalam "lingkaran api".
Analis politik Inggris Chris Bambery mengatakan bahwa setiap pernyataan dalam pertemuan tersebut tidak akan menggoyahkan keseimbangan kekuasaan di wilayah itu.
"Saya pikir kita terus melihat pertanyaan tentang solusi dua negara di Palestina...," katanya. "Tapi masalahnya adalah, seperti biasa, negara-negara Arab akan gagal berdiri untuk orang-orang Palestina. Meskipun mungkin ada beberapa kata yang kedengarannya bagus, tapi kata-kata tersebut tidak terwujud dalam tindakan nyata. Yang berarti bahwa orang-orang Palestina akan ditinggalkan sendirian untuk menghadapi militer terkuat di wilayah ini. "
(T.RA/S: RT News)
