Yerusalem, SPNA – Jelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12/2017), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "rumah kebohongan" terkait sebuah rancangan resolusi yang meminta Amerika Serikat untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
" Israel benar-benar menolak pemungutan suara ini, bahkan sebelum persetujuan (resolusi) terjadi," kata Netanyahu dalam pidatonya di sebuah rumah sakit di pelabukan kota Asdod.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tersebut mengadakan sebuah sesi khusus, yang sangat jarang terjadi, pada hari Kamis atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim untuk memberikan suara pada rancangan resolusi tersebut, yang telah ditolak oleh Amerika Serikat pada hari Senin di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Membangkitkan kemarahan orang-orang Palestina, dunia Arab dan Muslim, serta kekhawatiran di kalangan sekutu Barat Washington, Presiden Donald Trump tiba-tiba membalikkan satu dekade kebijakan AS terkait Yerusalem pada 6 Desember lalu, ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Setiap hari di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, warga Palestina terus melakukan protes, dengan melontarkan batu kepada pasukan pendudukan Israel dan membakar ban, sejak Trump pengeluarkan keputusannya.
Beberapa warga Palestina telah terbunuh oleh pasukan Israel dalam aksi tersebut, sementara puluhan lainnya terluka, ungkap pejabat kesehatan Palestina. Dua gerilyawan pun gugur akibat terjangan roket Israel di Gaza.
Trump, Rabu (20/12/2017), mengancam akan menghentikan bantuan dana kepada negara-negara yang menyetujui draf resolusi PBB tersebut, dan Nikki Haley –Duta Besar AS untuk PBB- mengatakan bahwa AS akan mencatat negara-negara tersebut.
Netanyahu, dalam pidatonya, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Trump dan Haley atas “keberanian dan sikap tanpa kompromi mereka.” Ia mengulangi ramalannya bahwa pada akhirnya negara-negara lain akan mengikuti jejak Washington yang berjanji akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Sikap kepada Israel dari banyak negara, di seluruh dunia, di luar PBB, berubah dan akhirnya meresap ke dalam “rumah kebohongan” PBB,” ungkapnya.
Sebagian besar negara menganggap status Yerusalem sebagai masalah utama yang harus terselesaikan dalam perjanjian damai Israel Palestina, meskipun saat in proses tersebut terhenti.
Israel sendiri menganggap bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi yang tak terpisahkan, di mana semua kedutaan berbasisi di sana. Sementara warga Palestina menginginkan ibu kota independen negara mereka sektor timur kota tersebut, yang telah dicaplok oleh Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 melalui sebuh langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
Beberapa diplomat senior mengatakan bahwa peringatan Haley tidak mungkin bengubah banyak suara di Majelis Umum, di mana ancaman langsung seperti itu sangat jarang terjadi. Beberapa diplomat menolak peringatan tersebut, yang terkesan sebagai tekanan untuk memili AS.
(T.RA/S: First Post)
