Betlehem, SPNA - Sebanyak 66 pemuda Yahudi, Jum’at (29/12/2017) menyampaikan petisi kepada PM Israel Benjamin Netanyahu, Jendral Gadi Eizenkot serta Menteri pendidikan Israel mendaklarasikan penolakan mereka untuk ikut dalam wajib militer Israel.
‘’Kami memutuskan untuk tidak terlibat dalam penjajahan dan penindasan rakyat Palestina,’’ kata mereka.
Petisi tersebut tertulis: ‘’Tentara Israel melakukan tindakan rasis yang melanggar HAM. Kami, anak-anak muda Yahudi dari berbagai latar belakang sosial menyatakan menolak hasutan dan partisipasi dalam penindasan dan penjajahan yang dilakukan pemerintah.’’
‘’Kami menolak untuk terlibat dalam penjajahan tanah Palestina serta senantiasa selalu mematuhi nilai-nilai perdamaian, keadilan dan persamaan. ‘’
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump, Rabu (06/12/2017) menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus mencaplok wilayah Palestina, membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB serta mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Keputusan Trump menimbulkan gelombang demonstrasi di seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Pemimpin Neturei Karta, Rabi Yahudi Meir Hersh, yang menyatakan penolakanya terhadap deklarasi AS bahwa Yerusalem ibukota bagi Israel serta relokasi kedubes AS ke kota suci tersebut.
Rabbi Meir Hersh, dalam surat yang disampaikan ke Presiden Abbas menyatakan menyayangkan keputusan AS.
Menurutnya keputusan tersebut membatalkan harapan terwujudnya solusi yang adil terhadap konflik antara kedua pihak serta bertentangan dengan ajaran Taurat dan agama Yahudi. ‘’Zionisme tak berhak menyebut dirinya Israel atau mewakili orang-orang Yahudi,’’ tegasnya.
Hersh mengatakan bahwa pendirian Israel adalah awal penderitaan bagi warga Palestina dan Yahudi. Pemerintah Israel membunuh warga Palestina, menggusur, bahkan merampas hak mereka, tidak hanya itu, mereka juga merampas kebebasan warga Yahudi dengan memaksa anak-anak mereka untuk bertugas di militer.
Rabbi tersebut menekankan bahwa Zionisme dan Yahudi sangat bertentangan, mereka tidak punya hak atas tanah Palestina, terutama kota Yerusalem. Karena itu baik Palestina atau umat Islam harus menyatakan bahwa Zionis bukan bagian Israel atau Yahudi, sebutnya.
Sebelumnya, Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait. (T.RS/S:Maannews)
