Tel Aviv, SPNA - Kementerian keadilan Israel mengatakan bahwa Facebook, Twitter dan jaringan lainnya menghapus ribuan materi yang dikirim oleh warga Palestina tahun ini atas permintaannya.
Layanan media sosial seperti Facebook dan Twitter semakin cenderung untuk menghapus konten dari jaringan mereka atas permintaan pejabat-pejabat di peradilan Israel, menurut kesaksian oleh seorang pejabat pemerintah pada sebuah pertemuan komite parlemen, Senin (01/01/2018).
Sebuah situs Israel yang mengkhususkan diri dalam berita IT melaporkan kepala unit cyber di Kantor Kejaksaan Israel Haim Wismonsky, mengatakan kepada menteri pemerintah bahwa pada tahun 2017, 85 persen permintaan pemerintah untuk menghapus konten yang dianggap berbahaya. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 70 persen.
Pada tahun 2016, pemerintah meminta penghapusan 2.250 posting atau halaman media sosia, menurut Wismonsky.
Komite parlemen yang mendengar Wismonsky berkumpul untuk membahas sebuah proposal undang-undang akan memberdayakan sebuah pengadilan administratif untuk memerintahkan perusahaan media sosial untuk menghapus beberapa jenis konten tertentu.
Di bawah "Hukum Facebook," dua syarat harus dipenuhi oleh sebuah pengadilan untuk membuat keputusan semacam itu.
Pertama, pengadilan harus menganggap konten secara alami dianggap kriminal. Kemudian, pengadilan harus memutuskan bahwa konten tersebut merupakan ancaman bagi individu, keamanan publik atau keamanan nasional. Undang-undang tersebut berlaku untuk semua media sosial dan juga hasil pencarian Google.
Pendudukan Israel menganggap semua jabatan oleh orang-orang Palestina yang mengungkapkan kejahatan Israel terhadap mereka, tanah mereka, bangunan dan tempat-tempat suci mereka sebagai tindak pidana dan menimbulkan bahaya keamanan publik.
Beberapa perusahaan lebih kooperatif dibanding yang lain. Sangat mudah untuk membuat Google dan Facebook bertindak, kata Mr. Wismonsky, menambahkan bahwa Twitter dan Wordpress cenderung tidak bekerja sama.
"Ada kasus di mana kami menganggap ada yang menimbulkan ancaman, namun perusahaan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan pengguna belum dilanggar," kata Wismonsky. "Kalau begitu, kami ingin mendapat dukungan hukum."
Ketua komite parlemen Nissan Slomiansky mengatakan, "Saya tidak mengatakan bahwa kami akan mengendalikan perusahaan-perusahaan ini tapi kami tidak bisa membiarkan mereka berjalan tidak terkendali ... Kami harus setuju bahwa setiap entitas mematuhi hukum negara (di Israel) di mana perusahaan beroperasi."
(T.RA/S: Days of Palestine)
