Oslo, SPNA - Pemerintah Norwegia, Rabu (10/1/2017) menyatakan bahwa negara-negara pendonor bantuan kemanusiaan di Palestina akan bertemu di Brussels akhir bulan Januari dalam rangka untuk menghidupkan kembali perundingan damai Palestina dan Israel.
Kementerian luar negeri Norwegia, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Reuters mengatakan, ‘’Pihak-pihak yang memberi bantuan kemanusiaan perlu berkumpul bersama untuk membahas langkah-langkah mempercepat solusi dua negara melalui negosiasi. ’’
Pertemuan tingkat menteri tersebut akan diadakan di Brussels dimana Federica Mugherini akan menyambut pejabat luar negeri Uni Eropa yang diketuai Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Marie Eriksen Søreide.
Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington guna membahas proses perdamaian, perubahan iklim dan perdagangan di Timur Tengah.
Grup pendonor Palestina mencakup 15 negara, termasuk Amerika Serikat. Grup ini biasanya melakukan pertemuan tingkat menteri setahun sekali dan mengadakan pertemuan terakhir pada bulan September setiap tahunnya.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump akhir bulan lalu mengancam akan memutuskan bantuan kepada Pemerintah Palestina jika Palestina menolak negosiasi damai dengan Israel paska deklarasi AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel bulan lalu.
Selain itu delegasi AS untuk PBB Nicky Haley mengatakan bahwa pemerintah AS akan berhenti mendukung UNRWA jika Palestina berhenti melakukan perundingan damai dengan Israel.
Awal Desember lalu AS menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
Deklarasi Trump tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dimana 16 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 4.000 orang terluka dalam menentang deklarasi Trump.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
(T.RS/S:Maannews)
