Al-Quds, SPNA - Juru bicara Badan Bantuan PBB untuk Timur Dekat (UNRWA) Rabu (17/01/2018) mengatakan bahwa keputusan pemerintah AS yang membekukan membekukan 65 dolar untuk badan tersebut akan mengakibatkan krisis pendanaan terburuk bagi UNRWA sejak didirikan.
Chris Gunness, juru bicara UNRWA kepada AFP mengatakan: ‘’Amerika Serikat telah mengumumkan membekukan 65 juta Dolar untuk UNRWA. Hal ini akan menyebabkan krisis pendanaan terburuk dalam sejarah UNRWA, ‘’ katanya.
Selasa lalu, Washington, memutuskan untuk membekukan setengah dari dana bantuan untuk UNRWA dalam rangka untuk memberikan pesan kuat kepada Palestina paska keputusan PBB.
Kemenlu AS mengumumkan bahwa dari 125 Juta sumbangan untuk UNRWA tahun 2018, Washington telah mengkonfirmasi pembayaran tahap awal sebanyak 60 juta Dolar untuk membayar gaji pegawai di sekolah dan fasilitas kesehatan di Yordania, Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Awal Januari lalu Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan keuangan AS kepada UNRWA jika Palestina menolak kembali ke meja perundingan dengan Israel.
Namun Palestina sebelumnya menegaskan tidak menginginkan Washington sebagai mediator perundingan tersebut sert mengancam akan menangguhkan pengakuan mereka terhadap Israel.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Keputusan PBB
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:SkynewsArabia)
