Tel Aviv SPNA - Perdana Menteri Israel Benjamin, Rabu (17/01/2018) memuji langkah Amerika Serikat yang mengurangi separuh anggaran Badan Bantuan Kemanusiaa PBB di Timur Dekat (UNRWA). Netanyahu menyatakan langkah tersebut adalah langkah yang adil.
Selain itu Netanyahu juga membenarkan bahwa relokasi Kedubes AS dari Tel Aviv ke Al-Quds dalam waktu tak kurang dari setahun.
Dalam kunjungan ke India yang telah berlangsung selama beberapa hari, Netanyahu menyambut baik keputusan pemerintah AS Donald Trump yang membekukan 65 juta dolar bantuan untuk UNRWA.
Netanyahu menyebutkan ada 2 hal yang belum pernah dilakukan AS sebelumnya, pertama relokasi kedutaaan AS ke Al-Quds, kedua menempatkan UNRWA dalam krisis untuk pertama kalinya dalam 70 tahun karena mendukung Palestina dan menuntut penghapusan Zionisme.
Situs berita Palestina Maannews melaporkan bahwa kunjungan diplomatik PM Israel Benjamin Netanyahu disambut demonstrasi warga.
Menurut laporan Kedutaan Besar Palestina di India demonstrasi perdana terjadi di sebuah jalan dekat bandara New Delhi, setelah pesawat yang membawa Netanyahu mendarat.
Netayahu disambut PM India Narendra Modi, Perdana Menteri India pertama yang mengunjungi Israel pada bulan Juli lalu .
Sehari setelahnya sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat sipil, disamping tokoh dan pemimpin agama India dari berbagai komunitas juga melakukan demonstrasi menuntut pengusiran Netayahu dekat kedutaan Israel.
Mereka membawa bendera Palestina dan membakar gambar Netanyahu, serta menuntut Netanyahu untuk angkat kaki segera. Para demonstran juga mengutuk kejahatan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Keputusan PBB
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Penangguhan pengakuan terhadap Israel
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:Maannews)
