Militer Israel keluarkan lebih dari 1.000 perintah penahanan administratif pada 2017

Yerusalem, SPNA - Otoritas pendudukan Israel mengeluarkan 1.086 perintah penahanan administratif - penahanan tanpa tuduhan atau percobaan - terhadap tahanan Palestina pada tahun 2017, ....

BY adminEdited Thu,18 Jan 2018,12:35 PM

Yerusalem, SPNA - Otoritas pendudukan Israel mengeluarkan 1.086 perintah penahanan administratif - penahanan tanpa tuduhan atau percobaan - terhadap tahanan Palestina pada tahun 2017, lapor Wattan, mengutip sebuah laporan oleh Pusat Studi Tahanan Palestina.

Menurut laporan tersebut, 647 dari perintah tersebut merupakan perpanjangan perpanjangan administratif, masing-masing berkisar 2-6 bulan.

Otoritas pendudukan Israel dapat memperpanjang penahanan tahanan Palestina tanpa tuduhan atau percobaan tanpa batas waktu.

Setidaknya 439 dari total tersebut adalah perintah penahanan baru, di mana seorang Palestina ditangkap oleh pasukan pendudukan dan dipindahkan ke penahanan administratif.

Penggunaan penahanan administratif secara sistematis oleh Israel telah digunakan sebagai alat represi politik terhadap orang-orang Palestina yang tinggal di bawah pendudukan militer tdan elah dikecam oleh berbagai badan hak asasi manusia lokal dan internasional.

Sementara itu terkait tahan anak di bawah umur, hampir dua pertiga anak-anak Palestina yang ditangkap pada 2017 mengalami kekerasan di tangan pasukan Israel, jumlah tersebut meningkat empat persen dalam laporan UNICEF empat tahun lalu, menurut sebuah studi baru oleh Military Court Watch (MCW).

Dari 70 anak yang diwawancarai, sampel dari ratusan orang yang ditangkap, 64 persen melaporkan mengenai adanya pukulan keras, tendangan, cubitan, pukulan dengan berbagai benda, dorongan dan dipaksa duduk dalam posisi yang menyakitkan.

Pengawas hak asasi narapidana juga menyoroti bahwa kekerasan tersebut terjadi dalam konteks yang menakutkan; anak-anak sering ditangkap setelah penggerebekan malam hari, ditutup matanya, mendapat penganiayaan dan ancaman verbal dan tidak diberi hak hukum untuk tetap diam dan mengakses bantuan hukum.

(T.RA/S: Middle East Monitor)

leave a reply
Posting terakhir