Brussel, SPNA - Duta Besar Palestina untuk Uni Eropa Abdel Rahim Al-Farra, Jum’at (19/01/2018) mengatakan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan tiba di ibukota Belgia, Brussels pada hari Minggu dalam kunjungan resmi selama 3 hari guna membahas perkembangan terakhir terkait situasi Palestina serta dampak deklarasi AS yang menetapkan Al-Quds Ibukota Israel.
Ia menambahkan bahwa Abbas akan menyampaikan pidato penting di depan Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada pertemuan di Brussels Senin mendatang.
Abbas juga dijadwalkan akan bertemu dengan kepala Menlu Uni Eropa Federica Mogherini di markas besar Uni Eropa disusul pertemuan panjang dengan 28 menteri luar negeri EU.
“Presiden Palestina akan menjelaskan perkembangan situasi terkahir di Palestina dan dampak keputusan AS terhadap Yerusalem. Abbas juga akan meminta Uni Eroa mendukung kedaulatan Palestina sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967dimana Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Sejumlah pengamat mengatakan Abbas sedang mencari mediator baru dalam perundingan damai dengan Israel, setelah menolak menjadikan AS sebagai mediator damai menyusul deklarasi Donald Trump 6 Desember lalu.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
