Al-Quds, SPNA - Wakil Presiden AS Mike Pence, Rabu, (21/01/2018) tiba di Israel dalam serangkaian kunjungan ke timur tengah mencakup Mesir dan Yordania.
Pence disambut sejumlah pejabat Israel diantaranya Menteri Pariwisata Israel Yavin Levin di Bandara Ben-Gurion di Tel Aviv.
Pence dilaporkan akan bertemu dengan sejumlah pemimpin Israel serta mengunjungi Tembok Al-Buraq juga pusat peringatan korban Holocaust dan mengunjungi parlemen Knesset.
Perdana Meteri Israel, Benyamin Netanyahu dalam pidato penyambutan wapres AS tersebut mengatakan: “Saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Mahmoud Abbas, tidak ada yang dapat menggantikan AS dalam perundingan damai. ‘’
‘’Saya juga sampaikan kepada negara-negara Eropa agar mereka mendengarkan Trump. Jika mereka menginginkan keamanan, penting untuk melakukan perubahan pada kesepakatan nuklir Iran,’’tambahnya.
Sebelumnya pemerintah Palestina menyatakan penolakannya menjadikan AS sebagai mediator dalam perundingan damai di masa depan menyusul keputusan Trump menjadikan Al-Quds ibukota bagi Israel.
Sebelumnya Mike Pence juga bertemu dengan Presiden Mesir Abdul Fatah Al-Sisi serta Raja Yordania Abdullah II.
Raja Abdullah II dalam pidato penyambutan Mike Pence mengatakan: “Bagi Yordania, Isu Palestina-Israel merupakan poros stabilitas di Timur tengah. Karena itu sejak awal kami sudah optimis bahwa Presiden Amerika Serikat dapat menemukan solusi atas konflik yang sedang berlangsung sejak beberapa dekade lalu. ‘’
‘’Dalam kunjungan ke Washington tahun lalu saya telah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap keputusan AS terkait Yerusalem.’’
‘’Yerusalem sangat berharga bagi kami umat Islam dan Kristen, sama pentingnya bagi Yahudi. Al-Quds adalah kunci perdamaian di Timur Tengah, ‘’ tegasnya.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Penangguhan pengakuan terhadap Israel
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S:Maannews)
