Tel Aviv, SPNA - Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pidatonya di Parlemen Israel, Knesset Senin, (22/01/2018) menyatakan bahwa AS akan merelokasi kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds sebelum akhir 2019.
‘’ Presiden Donald Trump telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri AS di Washington untuk merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds sebelum berakhir 2019, ‘’ tambahnya.
“Presiden Donald Trump membuat keputusan tersebut dengan kata-katanya sendiri untuk melayani kepentingan Amerika Serikat, namun dia juga menjelaskan bahwa deklarasi tersebut adalah langkah terbaik untuk merealisasikan perdamaian.
“Presiden Trump juga meminta semua pihak untuk mempertahankan status quo Al-Quds khususnya Al-Aqsa. AS akan bekerja keras untuk mencapai perdamaian Israel dan Palestina. ‘’
Pidato Mike Pence di gedung Parlemen Israel tersebut diwarnai aksi protes oleh 13 anggota parlemen dari blok Arab yang menentang kebijakan Donald Trump. Mereka membawa spanduk yang mendukung Palestina serta berteriak bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel.
Mereka mengatakan bahwa Pence tidak diterima di Timur Tengah karena berencana menghapus langkah-langkah perdamaian yang adil. ‘’Pence dan Donald Trump telah memicu api konflik terbaru di Timur Tengah dan mereka harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah akibat keputusannya itu. ‘’
Pence sebelumnya dijadwalkan akan berkunjung Mesir dan bertemu dengan Grand Syaikh Al-Azhar, Dr. Ahmad Tayeb Desember lalu namun setelah deklarasi Trump, GRnd Syaikh membatalkan pertemuan tersebut sebagai tanggapan atas deklaasi Washington terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pernyataan Al-Azhar, yang disiarkan oleh media internasional, mengutip kalimat tajam Grand Syaikh yang mengatakan, ‘’Bagaimana saya bisa duduk dengan para pemalsu sejarah, yang seenaknya memberikan sesuatu yang tidak mereka miliki? Presiden AS harus segera membatakan keputusan ilegalnya baik secara norma maupun hukum. ‘’
Selain itu Gereja Koptik Mesir juga memprotes relokasi kedutaan AS ke Yerusalem seperti dilansir Reuters dan Associated Press dan beberapa surat kabar Amerika dan Inggris.
Gereja Ortodoks Mesir dalam pernyataannya mengatakan: ‘’Mengingat keputusan pemerintah Amerika Serikat mengenai Yerusalem yang menyakiti perasaan jutaan orang Arab, maka Gereja Koptik Ortodoks Mesir tidak dapat menyambut Wakil Presiden AS Mike Pence selama kunjungan yang direncanakan ke Pada bulan Desember.’’
Sementara itu, penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Diplomatik, Majdi Khalidi mengatakan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menerima kunjungan Pence pada paruh kedua bulan ini,’’ kata Khalidi dalam sebuah pernyataan kepada radio Voice of Palestine pada hari Sabtu pagi.
‘’Tidak akan ada pertemuan antara Wakil Presiden AS dan Mahmoud Abbas, karena Donald Trump telah melewati garis merah. ‘’
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus memperluas pengaruhnya di Al-Quds serta membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB dan mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dan seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Sebelumnya 66 siswa Yahudi juga menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Dalam sidang final Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Komite Eksekutif PLO diberikan mandat untuk menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel, sebagai tanggapan atas pengakuan Presiden AS Donald Trump.
Koresponden AFP melansir bahwa 74 anggota sidang memilih resolusi tersebut, dua menentang, sementara 12 lainnya abstain.
Sidang Dewan Pusat Palestina berlangsung selama dua hari, Minggu dan Senin untuk membahas tanggapan terhadap inisiatif perdamaian Donald Trump yang menuntut Palestina menjadikan Abu Dis ibukota Israel, serta menyerahkan kedaulatan Al-Quds kepada Israel.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993.
(T.RS/S: Maannews)
