Pemotongan bantuan AS untuk UNRWA membahayakan masa depan pendidikan Palestina

Jalur Gaza, SPNA - Lembaga dan Koalisi Pendidikan Palestina memperingatkan kebijakan Amerika dan Israel yang melakukan pemotongan bantuan kemanusiaan untuk UNRWA,...

BY adminEdited Thu,25 Jan 2018,09:55 AM

Jalur Gaza, SPNA - Lembaga dan Koalisi Pendidikan Palestina memperingatkan kebijakan Amerika dan Israel yang melakukan pemotongan bantuan kemanusiaan untuk UNRWA, dimana hal ini mengancam masa depan pendidikan sekolah-sekolah Paestina.

Dalam pertemuan anggota LSM pendidikan Palestina di Jalur Gaza, Rabu (24/01/2018) memperingatkan bahwa langkah  AS tersebut dapat berdampak serius terhadap sektor pendidikan yang merupakan hak anak-anak Palestina.

Akibat keputusan AS tersebut, sebanyak 525.000 siswa di 700 sekolah UNRWA di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza terancam putus sekolah.

“Pengurangan bantuan dana yang ditetapkan pemerintah AS adalah kebijakan yang bertujuan melanggar hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka sesuai dengan Resolusi PBB nomor 194.’’

Mereka juga meminta agar masyarakat Internasional untuk membantu operasional UNRWA dalam menjalankan tugasnya terhadap pengungsi.

Mereka juga memuji langkah UNRWA yang melakukan kampanye global untuk mendukung pengungsi Palestina serta melindungi hak-hak mereka.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.

AS juga menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara  dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel dimana hal ini ditentang oleh pemerintah Palestina.

Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin lalu (15/1/2017)  Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina  akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan  pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.

Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.

Sebelumnya UNRWA melakukan kampanye global untuk mengumpulkan dana sebesar 500 Juta Dolar AS guna mendukung pengungsi Palestina, dengan hastag #DignityIsPriceless.

(T.RS/S:Maannews)

leave a reply
Posting terakhir