Washington, SPNA - Pihak A.S, Kamis (25/01/2018), mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memajukan perdamaian Israel-Palestina, namun tidak senang dengan kepemimpinan Palestina yang belum melakukan "apa yang dibutuhkan" untuk perdamaian tersebut.
"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membantu Israel dan Palestina mencapai kesepakatan damai bersejarah yang membawa masa depan yang lebih baik bagi kedua bangsa," kata Nikki Haley, duta besar PBB untuk AS kepada Dewan Keamanan. "Tapi kami tidak akan mendesak pemimpin Palestina yang tidak memenuhi apa yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian. Untuk mendapatkan hasil yang bersejarah, kita membutuhkan pemimpin yang berani."
Komentar tersebut terjadi setelah pengakuan Presiden Donald Trump pada bulan Desember atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang secara global dipandang sebagai langkah yang belum belum matang yang mendasari proses perdamaian.
Status kota yang diperebutkan tersebut, secara luas dianggap sebagai masalah status terakhir, dan pengumuman Trump membawa para pimpinan Palestina ke dalam kegemparan yang menggelegak. Mereka terus menolak peran AS dalam menengahi pembicaraan mengenai pengumuman tersebut, dan menolak untuk kembali ke perundingan.
Warga Palestina memandang Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel - sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka.
Trump kemudian menekan Palestina dengan menahan dana bantuan jika mereka tidak kembali ke perundingan damai.
"Uang ada di meja perundingan dan uang itu tidak akan diberikan pada mereka kecuali mereka duduk dan menegosiasikan perdamaian," katanya pada sebuah pertemuan para pemimpin dunia dan ekonomi di Davos, Swiss.
Pekan lalu, Departemen Luar Negeri mengumumkan pihaknya menahan bantuan sebesar $ 65 juta ke Palestina "untuk pertimbangan lebih lanjut".
Menanggapi ancaman Trump di Davos, Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa A.S. tidak akan memiliki peran dalam proses perdamaian kecuali Washington mencabut keputusannya mengenai Yerusalem.
Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Arab-Israel 1967. 'Negara' tersebut kemudian mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dan mengklaimnya sebagai "ibu kota tak terbagi dan abadi" negara Yahudi - sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "wilayah yang diduduki" dan menganggap semua konstruksi pemukiman adalah ilegal.
(T.RA/S: Anandolu Agency)
