Tel Aviv, SPNA - Israel merekrut "pemeriksa imigrasi" sipil untuk memberantas "dalang dan jaringan (migrasi) ilegal," menandai titik balik hubungan negara Timur Tengah dengan para migran dan pengungsi.
Dalam sebuah iklan bulan ini, Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel mengatakan akan membayar sampai 30.000 shekel Israel ($ 8.845) warga sipil melakukan "kepentingan nasional". Hal tersebut termasuk melakukan "tugas penegakan hukum" terhadap imigran, berupa; pendeteksian, penyelidikan , dan menangkap mereka. Calon "pemeriksa imigrasi" diperkirakan akan dimulai pada bulan Maret 2018.
Langkah tersebut dilakukan beberapa minggu setelah Israel mengatakan akan membantu membeli tiket, mendapatkan dokumen perjalanan, dan uanag $ 3.500 kepada para migran ilegal Afrika yang meninggalkan 'negara' tersebut, dan mengancam akan menangkap mereka yang tertangkap setelah akhir Maret mendatang.
Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa ada 27.000 Eritrea dan 7.700 warga Sudan di Israel. Mayoritas mereka mengatakan bahwa mereka melarikan diri akibat perang, penganiayaan, dan wajib militer. Namun, pejabat Israel menyebut mereka sebagai "penyusup" dan "kanker" yang mencari peluang ekonomi, dan yang merupakan ancaman terhadap kehidupan sosial dan identitas Yahudi Israel. Dengan demikian, hanya 10 orang Eritrea dan satu orang Sudan yang telah diakui sebagai pengungsi di negara ini sejak 2009, menurut UNHCR. Sebanyak 200 warga Sudan lainnya dari Darfur juga mendapat status kemanusiaan.
Rencana pemerintah Israel untuk mengembalikan para pengungsi tersebut telah mendapat kritik dari para pendukung hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Hampir 500 akademisi dan 35 penulis terkemuka Israel telah meminta perdana menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak mendeportasi pencari suaka tersebut.
PBB juga telah memperingatkan bahwa mereka yang kembali akan melakukan perjalanan darat yang berbahaya ke Eropa. Israel dituduh melakukan kesepakatan dengan negara-negara Afrika termasuk Rwanda dan Uganda sebagai tempat untuk mendeportasi para pengungsi - namun kedua negara baru-baru ini menolak adanya kesepakatan. Pemerintah Rwanda mengatakan bahwa "pintu terbuka" bagi orang-orang Afrika "dimanapun mereka berasal."
(T.RA/S: Quartz Africa)
