Jalur Gaza, SPNA - Pejabat keamanan dan intelijen Israel memperingatkan AS bahwa pemotongan bantuan terhadap pemerintah Palestina khususnya UNRWA, dapat mempengaruhi stabilitas di Israel, seperti dilaporkan surat kabar Haaretz, Senin (29/01/2018).
Haaretz menambahkan bahwa pengurangan dana bantuan tersebut dapat merusak koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina yang merupakan solusi strategis mencegah operasi serangan yang dilancarkan warga Palestina di Israel.
Sejumlah pejabat keamanan tinggi sebelumnya memperingatkan langkah AS tersebut dapat menghentikan operasional Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, UNRWA yang telah memainkan peran positif dalam mencegah konfrontasi.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan memotong dana untuk UNRWA serta bantuan 300 juta dolar ke Otoritas Palestina setiap tahunnya jika Palestina tidak tunduk terhadap AS.
Meskipun demikian, pemerintah Palestina menyatakan bahwa Al-Quds tidak untuk dijual dan mereka tidak akan menjadikan AS sebagia mediasi perundingan damai antara Palestina dan Israel.
Badan keamanan Israel khawatir jika Abbas menghentikan koordinasi keamanan dengan pemerintah Israel paska pegurangan dana bantuan AS tersebut.
‘’Setelah pengakuan Donald Trump bahwa Al-Quds ibu kota Israel, tentara Israel menghadapi demonstrasi di Jalur Gaza. Karena itu pemotongan dana AS yang akan merusak sistem pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Gaza akan meningkatkan demonstrasi serta upaya warga untuk melintasi pagar keamanan antara Gaza dan Israel. Dan tentara Israel tidak punya solusi mencegah demonstrasi tersebut.’’
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.
Sebelumnya UNRWA melakukan kampanye global untuk mengumpulkan dana sebesar 500 Juta Dolar AS guna mendukung pengungsi Palestina, dengan hastag #DignityIsPriceless.
(T.RS/S:Maannews)
