Jalur Gaza, SPNA - Kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan bahwa keputusan pemerintah AS menetapakan Al-Quds ibukota Israel serta memasukkannya dalam daftar teroris tidak akan membuahkan hasil.
Haniyeh dalam acara pelantikan siswa Hafizul Quran di Masjid Al-Abyad, Kamp pengungsi Al-Syati’, Jalu Gaza, Sabtu (03/03/2018) megatakan: ‘’Keputusan AS tidak akan mengubah posisi dan kebijakan Hamas, namun akan membuat kami bergerak maju dengan percaya diri’’
‘’Langkah-langkah yang diambil oleh AS terhadap Al-Quds serta memasukkan kami dalam daftar terorisme yang bertujuan memaksa Hamas mendukung ‘’Deal Of The Year’’ tidak akan membuat Hamas tunduk, dan rencana Donald Trump akan gagal.
‘’Kami akan tetap melakukan perlawanan meskipun AS menuduh kami teroris. Keputusan AS tersebut tidak akan menghentikan langkah kami dalam membebaskan Al-Quds serta memulangkan pengungsi, ‘’ tegasnya.
Sebelumnya Pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump, Rabu (31/01/2018) memasukkan Kepala Biro Politik Hamas serta 3 gerakan lainnya di Palestina dan Mesir dalam daftar teroris.
Menlu AS, Rex Tillerson menyatakan bahwa langkah ini diambil karena Haniyeh dianggap mengancam stabilitas Timur Tengah, merusak perundingan damai dan menyerang sekutu AS seperti Mesir dan Israel.
Dengan demikian tokoh Palestina yang masuk dalam daftar teroris meningkat menjadi 8 orang. Mereka adalah Yahya Sinwar, Ruhi Musytaha, Muhammad Ad-Deef, Fathi Hammad, Ahmed al-Ghandour dari Hamas dan Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ramadan Shalah dan wakilnya Ziad al-Nakhla.
Berdasarkan hal ini, setiap warga AS dilarang untuk berurusan dengan Haniyeh. Selain itu AS juga membekukan semua aset Haniyeh di AS.
Sementara itu Gerakan Perlawanan Islam Hamas yang diwakili Fauzi Barhoum menolak keputusan AS tersebut.
Fauzi juga menyatakan bahwa AS melanggar hukum internasional yang mengizinkan warga Palestina untuk membela tanah air dan memerangi pendudukan Israel. ‘’Keputusan ini secara nyata menunjukan keberpihakan AS terhadap Israel,’’ tegasnya seperti dilansir Palinfo.
Sementara itu organisasi Pembebasan Palestina, PLO menolak, keputusan AS yang memasukkan Ismail Haniye dalam daftar terorisme.
Selain itu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki mengatakan bahwa Palestina menolak keputusan AS serta menyatakan langkah ini bertujuan untuk menggagalkan rekonsiliasi Palestina.
(T.RS/S:Palinfo)
