Jalur Gaza, SPNA - Delegasi kedua Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tiba di ibu kota Mesir, Cairo, Minggu (18/02/2018) untuk bergabung dengan delegasi yang sebelumnya telah tiba di Cairo sejak 9 Februari lalu.
Seorang sumber Hamas yang tidak disebutkan namanya, kepada Anadolu Agency mengatakan bahwa delegasi kedua terdiri dari Musa Abu Marzuq, dan Azzat al-Sharq.
Pada tanggal 9 Februari lalu, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, meninggalkan Jalur Gaza tanpa pemberitahuan sebelumnya, menuju Cairo untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Mesir.
Delegasi tersebut terdiri dari sejumlah tokoh senior Hamas, diantaranya, anggota Biro Politik, Khalil Hayyah, Ruhi Mushtaha dan Fathi Hammad.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari kerangka upaya Hamas untuk berkonsultasi dengan Mesir guna menyelesaikan krisis di Gaza.
Kunjungan tersebut juga bertujuan melaksanakan rekonsiliasi berdasarkan kesepakatan 2011 dan 2017 serta mendorong Mesir untuk menyelesaikannya.
Hingga saat ini Jalur Gaza dilaporkan memasuki situasi darurat akibat kondisi kehidupan yang buruk pasca blokade Israel yang telah berlangsung selama 12 tahun serta macetnya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterrez dalam sidang Komite HAM Palestina di PBB, Senin (05/02/2018) memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020.
‘’Situasi kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza masih sangat buruk, PBB memperkirakan Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020 jika tindakan nyata tidak segera diambil untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur di wilayah tersebut,’’ terangnya.
‘’Krisis di Gaza disebabkan blokade oleh Israel. Akibatnya sekitar 2 juta warga Gaza tinggal di bangunan-bangunan roboh dengan listrik yang tidak memadai dan kemerosotan ekonomi serta air yang tercemar. ‘’
‘’Blokade yang diberlakukan Israel sejak 13 tahun lalu telah melumpuhkan kehidupan di Gaza. Menurut statistik resmi terbaru, angka kemiskinan di Gaza mencapai sekitar 80%, sementara tingkat pengangguran mencapai 50%.’’
Guterres juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi dalam solusi dua negara serta menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
Bulan lalu, Pemerintah AS yang dipimpin Donald Trump membekukan 65 juta Dolar dari 125 juta Dolar anggaran bantuan AS untuk UNRWA.
Situasi ini membuat keuangan UNRWA yang bertugas membantu pengungsi Palestina terancam.
Disebutkan UNRWA memberikan layanan kemanusiaan sekitar 5,9 juta warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon dan Suriah.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
