New York, SPNA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sidang PBB di New York, Selasa (20/02/2018) menyerukan PBB mengadakan konferensi perdamaian internasional pertengahan tahun 2018 yang melibatkan pihak-pihak terkait baik dalam level regional maupun internasional.
Abbas mengatakan bahwa konferensi perdamaian tersebut dapat disesuaikan dengan konferensi perdamaian Paris atau konferensi di Moskow dengan menelurkan hasil sebagai berikut:
-Penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
-Pengakuan kedaulatan Palestina dan Israel berdasarkan batas tahun 1967.
- Membentuk mekanisme perdamaian multilateral untuk membantu Palestina dan Israel dalam melaksanakan negosiasi sesuai perjanjian Oslo.
Abbas mengusulkan agar semua pihak tidak mengambil tindakan sepihak, terutama berhenti mendukung Israel dalam membangun permukiman ilegal di wilayah-wilayah yang diduduki, membekukan resolusi yang mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel, menghentikan pengalihan kedutaan AS ke Yerusalem serta menerapkan inisiatif perdamaian Arab.
Presiden Abbas juga menegaskan Palestina siap memulai negosiasi, karena hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas dan perdamaian, namun pelanggaran yang dilakukan Israel menggagalkan langkah tersebut.
‘’Rakyat Palestina berhak untuk hidup bebas dan bermartabat jauh dari perang, terorisme dan ekstremisme. Masalah kita bukan dengan pengikut agama Yahudi, tapi dengan mereka yang menduduki tanah kita, ‘’ tegasnya.
‘’Israel yang bertindak sebagai negara kebal hukum, telah mengubah pendudukan sementara di bawah hukum internasional menjadi penjajahan permanen serta menutup pintu menuju solusi dua negara.’’
“Kami siap berjalan ke tempat terjauh di dunia untuk memperjuangkan hak-hak kami,’’ tambahnya.
Rt Arabic melaporkan bahwa Abbas dan delegasi yang menemaninya meninggalkan sidang tersebut sebelum delegasi Israel dan AS menyampaikan pidato mereka. Hal ini memicu kritikan pedas dari delegasi AS untuk PBB, Nikky Haley.
‘’Saya menyesalkan bahwa Presiden Abbas meninggalkan aula Dewan Keamanan tanpa mendengarkan kami, ‘’ kata Haley.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.
(T.RS/S:RtArabic)
