Jalur Gaza, SPNA - Sejumlah pakar kesehatan di Gaza memperingatkan bahwa sejumlah lembaga layanan kesehatan di Gaza telah berhenti berioperasi dan 45 % pasokan obat-obatan habis. Mereka juga menyerukan agar sektor kesehatan di Gaza tidak dilibatkan dalam kisruh politik.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan terbuka yang diselenggarakan Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia di Kota Gaza yang berjudul ‘’Realitas sektor kesehatan di Jalur Gaza. ‘’
Direktur kantor WHO di Jalur Gaza, Mahmoud Zaher, mengatakan bahwa jumlah pemohon izin untuk melakukan perawatan di luar Gaza pada tahun lalu mencapai sekitar 2511 ribu pasien, namun hanya 54% yang dapat memperoleh izin.
Dia memperingatkan buruknya kondisi di Gaza, dimana tim medis internasional tidak dapat mencapai wilayah tersebut dengan mudah.
Dirjen Rumah Sakit Jalur Gaza, Abdel Latif Al-Haj, mengatakan bahwa rumah sakit Beit Hanoun dan Shahid Mohammed Al-Durra berhenti memberikan layanan kesehatan setelah habisnya 230 jenis obat-obatan penting dan 219 perlengkapan medis.
Dia meminta masyarakat internasional dan Islam untuk membantu sektor kesehatan Gaza, jauh dari sengketa politik atau ekonomi, serta menuntut Israel menghentikan serangan dan mengangkat blokade.
Sementara itu Kepala Komisi Independen di Jalur Gaza tengah dan selatan Ahmed al-Ghoul mengatakan bahwa krisis bahan bakar membuat sejumlah rumah sakit menghentikan layanannya terhadap pasien.
Dia meminta masyarakat internasional untuk segera melakukan intervensi mendukung sektor kesehatan di Gaza, serta menekan Israel mengakhiri blokade di Gaza, serta mendukung upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterrez dalam sidang Komite HAM Palestina di PBB, Senin (05/02/2018) memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020.
‘’Situasi kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza masih sangat buruk, PBB memperkirakan Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020 jika tindakan nyata tidak segera diambil untuk memperbaiki layanan dan infrastruktur di wilayah tersebut,’’ terangnya.
‘’Krisis di Gaza disebabkan blokade oleh Israel. Akibatnya sekitar 2 juta warga Gaza tinggal di bangunan-bangunan roboh dengan listrik yang tidak memadai dan kemerosotan ekonomi serta air yang tercemar. ‘’
‘’Blokade yang diberlakukan Israel sejak 13 tahun lalu telah melumpuhkan kehidupan di Gaza. Menurut statistik resmi terbaru, angka kemiskinan di Gaza mencapai sekitar 80%, sementara tingkat pengangguran mencapai 50%.’’
Guterres juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi dalam solusi dua negara serta menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
Bulan lalu, Pemerintah AS yang dipimpin Donald Trump membekukan 65 juta Dolar dari 125 juta Dolar anggaran bantuan AS untuk UNRWA.
Situasi ini membuat keuangan UNRWA yang bertugas membantu pengungsi Palestina terancam.
Disebutkan UNRWA memberikan layanan kemanusiaan sekitar 5,9 juta warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon dan Suriah.
(T.RS/S:QudsNews)
