Washington, SPNA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa AS akan meresmikan kedutaan baru di Yerusalem pada bulan Mei mendatang bersamaan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Israel, seperti dilansir Reuters, Jum’at (23/02/2018).
Menlu AS menambahkan bahwa Kedubes AS untuk sementara akan beroperasi di gedung konsuler di Al-Quds sebelum berpindah ke lokasi terpisah pada akhir tahun 2019 mendatang. ‘’Amerika Serikat telah mulai mencari lokasi untuk kedutaannya secara permanen di Al-Quds. ‘’
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Intelijen Israel Yisrael Katz melalui akun Twitter mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump terhadap langkah tersebut.
Katz juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah AS, serta mengatakan bahwa langkah tersebut adil dan benar. “Ini akan menjadi hadiah terbaik bagi warga Israel dalam memperingati HUT kemerdekaan.’’
Sebelumnya Channel 10 Israel juga melaporkan bahwa AS akan merelokasi kedubesnya ke Al-Quds di hari peringatan Kemerdekaan Israel.
Sebelumnya, Associated Press juga mengutip pernyataan empat pejabat AS yang mengatakan bahwa Gedung Putih sedang bekerjasama dengan usahawan Yahudi yang berafiliasi ke Partai Republik, Sheldon Adelson, untuk menjadi donator relokasi kedubes AS tersebut.
Semenatra itu Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Dr. Saeb Erakat menegaskan bahwa keputusan pemerintah AS tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta merusak solusi dua negara.
‘’AS sengaja merelokasi kedubesnya tepat di hari kemerdekaan Israel untuk memprovokasi bangsa Arab Arab dan umat Islam. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah AS tidak berhak menjadi mediator perdamaian. AS dengan keputusan tersebut telah menjadi bagian dari masalah. Karena itu mereka tidak bisa menjadi solusi,’’ tegasnya seperti dilansir surat kabar Palestina, Maannews.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.
(T.RS/S:Reuters)
