Israel bujuk 10 negara untuk memindahkan kedubes mereka ke Al-Quds

Tel Aviv, SPNA -  Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely mengatakan bahwa pemerintah Israel sedang bernegosiasi dengan lebih dari 10 negara agar merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Al-Quds.

BY 4adminEdited Sun,25 Feb 2018,09:29 AM

Tel Aviv, SPNA -  Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely mengatakan bahwa pemerintah Israel sedang bernegosiasi dengan lebih dari 10 negara agar merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Al-Quds.

Dalam pertemuan dengan pejabat 53 organisasi Yahudi AS yang mengunjungi Israel, Hotovely mengungkapkan bahwa Israel sedang membujuk sejumlah negara agar memindahkan kedutaan mereka ke Al-Quds seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Politikus yang berasal dari partai Likud tersebut mengatakan bahwa pemimpin Israel tidak lagi bersedia menerima gagasan terkait pengungsi Palestina.

Ia juga mengklaim bahwa enam juta warga Palestina yang disebut oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam pidatonya di PBB tidak dilahirkan di Israel dan gagasan mengembalikan pengungsi ke Israel  tidak akan membawa perdamaian namun justru memperpanjang konflik.

“Mereka yang menginginkan perdamaian harus berhenti mendukung gagasan ‘’menolong pengungsi Palestina’’,  seperti yang diusung  UNRWA, serta harus berhenti menuntut pemulangan pengungsi Palestina ke rumah mereka karena hal ini akan menghancurkan Israel. ‘’

Ia juga meminta pemimpin organisasi Yahudi untuk mendukung Israel serta memperkuat bangsa Yahudi.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.

Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin (15/1/2017)  Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina  akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan  pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.

Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Juma’t lalu, (23/02/2018)  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa AS akan meresmikan kedutaan baru di Yerusalem pada bulan Mei  mendatang bersamaan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Israel, seperti dilansir Reuters.

(T.RS/S:Maanews)

leave a reply
Posting terakhir