Bahas krisis  Palestina Uni Eropa gelar sidang dengan Liga Arab di Brussel

Brussel, SPNA - Delegasi Kementerian Arab yang terdiri dari Sekjen Liga Arab dan Menteri Luar Negeri Yordania dan Palestina serta sejumlah negara arab lainnya melakukan sidang dengan Kementerian Luar Negeri Uni Eropa.

BY adminEdited Tue,27 Feb 2018,11:50 AM

Brussel, SPNA - Delegasi Kementerian Arab yang terdiri dari Sekjen Liga Arab dan Menteri Luar Negeri Yordania dan Palestina serta sejumlah negara arab lainnya melakukan sidang dengan Kementerian Luar Negeri Uni Eropa.

Sidang yang di berlangsung kemarin, (26/02/2018) tersebut bertujuan untuk membahas langkah –langkah untuk merespon keputusan pemerintah AS yang berencana merelokasi kedubesnya ke Yerusalem Mei mendatang.

Juru bicara Sekjen Liga Arab, Mahmoud Afifi, mengatakan bahwa Isu Palestina adalah satu-satunya masalah yang diangkat oleh para menteri Arab dalam sidang tersebut.

Afifi juga menegaskan dampak serius yang ditimbulkan akibat pemindahan kedubes AS pada bulan Mei, bertepatan dengan peringatan tragedi kemanusiaan di Palestina.

Ia  juga menyerukan negara-negara Eropa untuk mempengaruhi AS agar mengambil langkah-langkah damai sesuai dengan hukum yang disepakati.

Selain itu Afifi juga menenkankan pentingnya mendukung peran UNRWA, yang melayani jutaan pengungsi Palestina. Ia juga meminta negara-negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengambil langkah tersebut.

Para menteri juga membahas langkah alternatif solusi damai jika sewaktu-waktu AS bersikeras meninggalkan perannya sebagai mediator perundingan damai yang jujur antara Palestina dan Israel.

Sementara itu Uni Eropa memperingatkan bahaya mengambil langkah-langkah yang tidak terstruktur dalam menangani konflik Palestina-Israel.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.

Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin (15/1/2017)  Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina  akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan  pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.

Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menganggap peran AS dalam perundingan damai Palestina telah berakhir, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Jum’at lau, (23/02/2018) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa AS akan meresmikan kedutaan baru di Yerusalem pada bulan Mei  mendatang bersamaan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Israel, seperti dilansir Reuters.

(T.RS/S:Qudsnews)

leave a reply
Posting terakhir

Sidang di Brussel membahas rekonsiliasi di Palestina

Brussel, SPNA - Anggota Komite Pusat Fatah dan Komisaris Hubungan Nasional, Azzam Ahmad beserta Duta Besar Palestina untuk Swiss Ibrahim Kharishah berpartisipasi dalam pertemuan internasional non-formal membahas ...