Tepi Barat, SPNA - Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, memanfaatkan sebuah wawancara di Washington Post guna memperbarui seruannya untuk mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Rabu (27/02/2018), Shaked menjawab, "Ya, pasti", ketika ditanya apakah dia yakin "Apakah inilah saatnya untuk menerapkan kedaulatan Israel ke wilayah Palestina yang diduduki.
"Otoritas Palestina mengatur Area A, Area B memiliki koordinasi keamanan bersama dengan Israel, namun di Area C, ada setengah juta orang Israel dan 100.000 warga Palestina," tambahnya.
"Saya pikir kita harus menerapkan hukum Israel di wilayah itu dan memberikan kewarganegaraan Israel penuh, dengan semua haknya, kepada orang-orang Palestina di sana."
Di bawah Persetujuan Oslo, wilayah Palestina yang diduduki dibagi menjadi Area A, B dan C; Wilayah C yang merupakan sekitar 60 persen dari Tepi Barat.
Ditekan oleh pewawancara bagaimana dia membayangkan rencana tersebut berjalan, Shaked mengatakan bahwa "hukum Israel akan diterapkan di Area C, dan Wilayah A dan B akan menjadi bagian dari sebuah konfederasi, dengan Yordania dan Gaza".
"Saya pikir solusi saat ini perlu menjadi bagian dari solusi regional. Bukan hanya masalah Israel, "lanjutnya, sebelum mengklarifikasi bahwa di bawah proposal konfederasi," Area A, B (dari Tepi Barat) dan Gaza menjadi bagian dari Yordania. "
Shaked menunjukkan bahwa dukungan untuk aneksasi kemungkinan akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
"Hari ini, kedaulatan Israel di Area C dan sebuah konfederasi di Wilayah A dan B dengan Yordania terlihat seperti pilihan yang aneh bagi masyarakat internasional, namun ini adalah sesuatu yang akan terus kami bicarakan dan jelaskan. Saya percaya bahwa dalam tiga tahun ke depan, masyarakat internasional akan mengerti bahwa ini adalah solusi yang tepat."
Ditanya apakah pemerintahan Trump membuat perkembangan seperti itu lebih mungkin, Shaked setuju.
"Tentu saja," dia menegaskan. "Dengan pemerintahan Obama, masalah ini lebih sulit. Gedung Putih sekarang lebih terbuka, dan saya pikir Trump adalah presiden yang sangat pemberani. Dia berpikir outside the box dan tidak terkait dengan paradigma lama Departemen Luar Negeri."
(T.RA/S: MEMO)
