Washington, D.C, SPNA - Gedung Putih pada, Selasa (13/03/2018), bersama 19 negara, termasuk Israel dan negara-negara Teluk Arab, mengadakan pertemuan terkait krisis kemanusiaan di Gaza, namun Otoritas Palestina memboikot pertemuan tersebut, sebagai wujud kemarahan atas kebijakan pemerintah Trump di Yerusalem.
Pada Desember lau, Presiden AS Donald Trump membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade, ketika ia memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota tersebut. Sontak hal tersebut memicu kemarahan warga Palestina dan juga sekutu AS lainnya.
Pemerintah AS juga menempatkan sentuhan akhir pada rencana perdamaian Timur Tengah, dan pejabat AS mengatakan bahwa konferensi tersebut merupakan bagian integral dari perundingan di masa depan.
"Diperlukan perbaikan terhadap kondisi Gaza guna tercapainya kesepakatan damai," kata salah satu pejabat senior pemerintah AS. Para pejabat menekankan bahwa upaya kemanusiaan dan rekonstruksi multi-bangsa tetap dalam tahap awal.
Jared Kushner, penasihat senior Trump yang mengawasi proses perdamaian Israel-Palestina untuk Gedung Putih, memberikan presentasi dua jam di hadapan negara-negara yang hadir, kata beberapa pejabat, namun rencana perdamaian potensial AS tidak disebutkan.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab, serta beberapa negara Eropa. Format pertemuan tersebut tidak memungkinkan adanya diskusi langsung antara Israel dan negara-negara Arab, kata beberapa pejabat.
Potensi listrik, air, limbah, dan proyek kesehatan telah dibahas, namun pejabat menolak untuk menggariskan usulan khusus yang diajukan. Seorang pejabat senior bersikeras bahwa banyak proyek dapat dilaksanakan tanpa bantuan Otoritas Palestina, namun tujuannya adalah untuk memilikinya akhirnya terlibat dalam proses multi-lateral.
Gaza menghadapi tingkat pengangguran mencapai 43,6 dan Israel menjadi aktor utama dalam hal ini sebab karena memberlakukan blokade ekonomi atas wilayah tersebut, yang secara drastis mengurangi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah itu.
Di lain sisi, warga Gaza juga menyalahkan pemimpin mereka sendiri, mengeluhkan perebutan kekuasaan antara Hamas, kelompok bersenjata yang merebut kekuasaan militer di Gaza pada 2007, dan Fatah, partai sekuler Presiden Abbas yang didukung Barat.
Israel, yang menarik pemukim dan tentaranya keluar dari Gaza pada tahun 2005, mengatakan bahwa mereka terpaksa mengendalikan akses ke dan dari wilayah itu untuk mencegah Hamas mengirim orang-orang bersenjata dan para pembom, serta penyelundupan senjata atau bahan untuk membuatnya.
(T.RA/S: MEMO)
