Ramallah, SPNA - Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan kepada masyarakat internasional untuk merumuskan kembali undang-undang Dewan Keamanan PBB guna membatalkan hak veto Amerika Serikat jika bertentangan dengan prinsip-prinsip PBB.
Dalam pernyataan yang disampaikan hari Sabtu, (07/04/2018) Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam tindakan AS yang menggagalkan pernyataan DK PBB Jumat kemarin terkait pembantaian di perbatasan Jalur Gaza.
Pemerintah Palestina menganggap sikap AS yang berpihak kepada Israel bertujuan menutup kejahatan Israel yang membunuh demonstran.
‘’Sikap AS yang tidak bertanggung jawab tersebut mengharuskan negara anggota PBB dan masyarakat internasonal untuk merumuskan sistem baru yang dapat menghilangkan hak veto AS jika bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB. ‘’
Kemenlu Palestina juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengambil langkah yang dibutuhkan untuk melindungi warga Palestina serta membawa penjahat perang Israel ke meja hijau.
Setiap tanggal 30 Maret warga Palestina memperingati ‘’Great March Of Return’’ untuk mengenang peristiwa pembunuhan 6 warga Palestina dalam aksi protes terhadap pengusiran warga dan pencaplokan wilayah Palestina 30 Maret 1976 silam.
Sebelumnya surat kabar Palestina Maannews, melaporkan bahwa 8 warga Palestina gugur dan 1400 lainnya luka-luka dalam demonstrasi lanjutan Great March Of Return, Jum’at (06/04/2018).
Dengan demikian total korban yang gugur sejak 30 Maret lalu mencapai 32 orang.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini, Sabtu (31/03/2018) menyerukan lembaga internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap tindakan kriminal pasukan Israel yang membunuh demonstran Palestina.
(T.RS/S:RtArabic)
