Amman, SPNA - Anggota Parlemen Ghana, Ras Mubarak, Selasa (09/04/2018), ditolak memasuki wilayah Palestina yang diduduki (oPt) oleh Israel, menurut layanan Afro-Palestinian Newswire.
Anggota Kongres Kongres Nasional dari wilayah utara Kumbungu tersebut diundang oleh Otoritas Palestina (PA) untuk memberikan pidato di Ramallah dan telah dikeluarkan izin oleh otoritas Israel sebelum tiba di perbatasan Yordania. Namun, setelah mencapai persimpangan Allenby, Mubarak ditolak memasuki wilayah pendudukan dan dipaksa untuk kembali ke Amman.
Dalam posting di Facebook, Mubarak mengutuk keputusan tersebut dan berjanji akan terus berbicara untuk hak-hak rakyat Palestina.
“Apa yang ditakuti negara jahat ini (Israel)? Kebenaran? Bahwa saya akan menyaksikan pendudukan tangan pertama dan menyebut mereka sebagai teroris? Politik diskriminasi dan apartheid seharusnya tidak memiliki tempat di abad ke-21. Sayangnya, itu terjadi, ”tulisnya.
“Jika mereka mengubah pikiran mereka dan mengizinkan saya masuk, saya akan mengatakan apa yang saya rencanakan. Jika tidak, saya pun akan mengatakannya. ”
"Namun berapa lama warga Palestina yang tertindas akan mendapatkan keadilan," tambahnya.
Mubarak telah menjadi pendukung perjuangan Palestina, dan baru-baru ini memimpin pawai di Accra menentang pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Sebuah negara yang secara salah digambarkan sebagai satu-satunya negara demokrasi di timur tengah yang memperlakukan hukum dan konvensi internasional dengan penghinaan, yang secara teratur terus mencemoohkan mereka (warga palestina) dan mempertahankan pendudukan militer yang brutal, sementara seluruh dunia menyaksikannya,” tulisnya di Facebook.
Mubarak juga sekarang menjadi salah satu dari daftar anggota parlemen dan pejabat terkemuka Afrika yang ditolak masuk ke Israel karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina.
Pada bulan April 2015, Menteri Pendidikan Tinggi Afrika Selatan, Blade Nzimande, ditolak masuk pada ke Ramallah, di mana dia diharapkan bisa memfasilitasi kolaborasi penelitian antara Universitas Johannesburg dan akademisi Palestina.
Pada bulan Desember 2016, Sekretaris Umum Asosiasi untuk Dewan Gereja Sedunia (WCC), Dr. Isabel Apawo Phiri dari Malawi, juga dilarang; ia adalah satu-satunya anggota delegasi Afrika yang akan bertemu di Yerusalem, dan satu-satunya yang diolak masuk.
(T.RA/S: MEMO)
