Dhahran, SPNA - Sejumlah pemimpin Arab, dalam KTT ke-29 yang diadakan di kota Dhahran, Arab Saudi, Minggu (15/04/2018) menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina.
KTT tersebut juga menegaskan bahwa Palestina memiliki hak untuk bedaulat atas seluruh wilayah yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur serta memilih perdamaian sebagai opsi strategis menyelesaikan konflik Palestina -Israel sesuai dengan ‘’Prakarsa Perdamaian Arab’’ tahun 2002.
Selain itu mereka juga menolak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Tryump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta mengecam keras kebijakan permukiman ilegal Israel di atas tanah warga Palestina.
Pemimpin Arab negara Arab juga diminta mematuhi keputusan Liga Arab serta membantu mengatasi krisis keuangan di Palestina.
Sementara itu Raja Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz dalam pidatonya di KTT tersebut menegaskan bahwa Yerusalem Timur merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, serta mengecam relokasi kedubes AS Mei mendatang.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
AS juga dilapokan menawari Pemerintah Palestina untuk menjadikan Abu Dis Ibukota Negara menggantikan dan menyerahkan Al-Quds untuk Israel.
Keputusan Donald tersebut merupakan lampu hijau bagi zionis untuk terus mencaplok wilayah Palestina, membangun hunian ilegal di Al-Quds yang telah dilarang Dewan Keamanan PBB serta mengurangi populasi warga Palestina di kota suci tersebut.
Deklarasi Trump tersebut menimbulkan gelombang demonstrasi di Palestina dimana 16 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 4.000 orang terluka.
Selain itu deklarasi Trump juga menimbulkan gelombang demonstrasi di seluruh dunia serta mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Kamis lalu 66 siswa Yahudi menuliskan sebuah petisi kepada pemerintah Netanyahu yang berisi menolak segala tindakan rasis dan penjajah terhadap Palestina.
Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
