Tepi Barat, SPNA - Tahanan Palestina terus melanjutkan aksi boikot mereka terhadap pengadilan militer Israel sebagai bentuk protes terhadap praktik penahanan administratif, menjelang digelarnya pertemuan pejabat Israel.
Menurut kelompok hak narapidana, Addameer, Kamis lalu, seseorang dari komite perwakilan tahanan administratif memberi tahu pengacara mereka bahwa keputusan telah dibuat untuk menangguhkan “langkah-langkah eskalasi”, termasuk “menolak obat dan menolak mengunjungi klinik medis”.
Addameer menjelaskan bahwa "keputusan itu dibuat setelah Dinas Penjara Israel (IPS) memberi tahu para tahanan bahwa pertemuan akan segera diadakan antara komite perwakilan, perwakilan dinas intelijen, tentara, dan IPS untuk membahas kebijakan penahanan administratif. . "
Komite Perwakilan menekankan bahwa, “meskipun terjadi de-eskalasi, pemboikotan proses pengadilan terhadap penahanan administratif akan berlanjut dan langkah-langkah yang direncanakan akan dilakukan jika pertemuan gagal terwujud.”
Pemboikotan terhadap semua proses pengadilan telah berlangsung sejak 15 Februari lalu.
Saat ini terdapat sekitar 500 warga Palestina dalam tahanan administratif, di mana otoritas penjajah Israel dapat menahan orang tanpa biaya atau pengadilan untuk periode tak terbatas yang tak terbatas.
Dalam pembaruan terbaru, Addameer menegaskan kembali “bahwa cara pendudukan yang berlaku dan menggunakan kebijakan penahanan administratif tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam pasal 78 Konvensi Jenewa Keempat. Selain itu, metode di mana kebijakan tersebut diterapkan merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi, sesuai dengan pasal 147, sehingga penahanan tersebut dianggap sebagai kejahatan perang.”
(T.RA/S: MEMO)
