Ramallah, SPNA - Untuk pertama kali sejak 22 tahun, Pemerintah Palestina menggelar Sidang Dewan Nasional Palestina ke-23, Senin (30/04/2018) di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
Sidang tersebut akan berlangsung selama empat hari berturut-turut namun sejumlah faksi Palestina dilaporkan tidak berpartisipasi dalam sidang tersebut.
Sementara itu Hamas dan Jiahd Islam mengumumkan memboikot sidang Dewan Palestina karena dinilai memperdalam perpecahan di Palestina.
Presiden Abbas dalam pidatonya menegaskan bahwa perdamaian tidak akan dapat diwujudkan tanpa Yerusalem sebagai ibukota abadi Palestina serta Jalur Gaza.
Abbas juga kembali menegaskan penolakannya terhadap deklarasi Trump bahwa Al-Quds ibukota Isael. Abbas juga menolak Donald Trump menjadi mediasi perundingan damai Israel - Palestina.
“Jika Amerika ingin menawarkan sesuatu maka kami tetap memilih solusi dua negara dimana Yerusalem Timur sebagai ibu kota kami. Kami tidak menerima selain ini.’’
Dewan Nasional merupakan otoritas legislatif tertinggi mewakili Palestina yang terdiri dari 750 anggota. Sidang terakhir Dewan Nasional Palestina diadakan pada tahun 1996.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.
Sebelumnya UNRWA melakukan kampanye global untuk mengumpulkan dana sebesar 800 Juta Dolar AS guna mendukung pengungsi Palestina, dengan hastag #DignityIsPriceless.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
