Ramallah, SPNA - Channel 2 Israel melaporkan bahwa sejumlah duta besar negara-negara Eropa di Israel menolak menghadiri acara peresmian kedutaan AS di Al-Quds yang akan digelar minggu mendatang, seperti dilansir Qudsnews, Rabu (09/05/2018).
Stasiun TV tersebut menambahkan bahwa duta besar Jerman, Inggris dan Perancis termasuk di pihak yang akan memboikot peresmian kedubes AS tersebut.
“Aneh jika kami diundang untuk merayakan sesuatu yang tidak kami setujui dan kami lawan. Amerika Serikat lebih bijak jika mereka tidak mengundang kami, ‘’ sebut seorang diplomat Eropa seperti dikutip Channel 2.
AS sebelumnya telah mengundang 86 Duta Besar untuk menghadiri Acara tersebut. 30 duta besar dilaporkan telah akan menghadiri peresmian kedubes AS namun sebagian besar lainnya belum memberikan jawaban sampai saat ini.
Sejumlah pejabat dan parpol Israel memprotes sikap sejumlah duta besar tersebut karena tidak menghadiri peresmian kedubes AS.
Hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat masih mempersiapkan peresmian Kedubes AS di Al-Quds, dimana Presiden AS Donald Trump dilaporkan tidak akan menghadiri acara tersebut.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
Langkah AS tersebut juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.
(T.RS/S:Qudsnews)
