Ramallah, SPNA - Anggota Komite Eksekutif PLO Ahmed Majdalani mengatakan pada hari Selasa (08/05/2018) bahwa Otoritas Palestina (PA) akan mengambil keputusan politik sebagai pembalasan terhadap relokasi kedutaan AS ke Yerusalem, Quds Press melaporkan.

Majdalani mengatakan bahwa pembalasan tersebut akan dilakukan dengan "menyerahkan sejumlah kasus ke Mahkamah Pidana Internasional, bergabung dengan badan-badan dan lembaga-lembaga internasional khusus, memperkuat perlawanan rakyat dan langkah-langkah lain."

Dia melanjutkan dengan menggambarkan langkah AS sebagai upaya "berbahaya" dan "provokasi untuk Palestina".

"Ini bukan hanya keputusan yang menindas, tetapi ini bertujuan untuk memperkuat penindasan historis terhadap orang-orang Palestina pada peringatan 70 tahun hari Nakba mereka."

Pada bulan Desember tahun lalu, Trump mengumumkan pengakuan pemerintahannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota yang diduduki. Keputusan itu disambut dengan kecaman hampir bulat dari masyarakat internasional, dengan Majelis Umum PBB memilih untuk menolak keputusan tersebut.

Belum jelas apakah Presiden AS Donald Trump akan menghadiri upacara, namun putrinya Ivanka dan suaminya, Jared Kushner, menegaskan bahwa mereka akan hadir pada 14 Mei.

Bagian dari kompleks diplomatik yang dijadwalkan untuk dibuka ketika kedutaan berada di Tanah Tak Berpemilik yang diperebutkan antara Yerusalem Timur dan Barat. Israel mengambil alih wilayah tersebut dalam perang 1967 dan oleh karena itu masih dianggap wilayah pendudukan oleh PBB, meskipun AS bergantung pada fakta bahwa Israel dan Yordania secara tidak resmi membagi pengelolaan daerah yang diperebutkan tersebut.

(T.RA/S: MEMO)