Partai sayap kiri Israel tolak hadiri peresmian kedubes AS di Al-Quds

Betlehem, SPNA - Kepala partai Meretz  (Sayap kiri) Israel, Kamis lalu (10/05/2018) dilaporkan menolak menghadiri peresmian kedutaan AS ...

BY adminEdited Sun,13 May 2018,09:32 AM

Betlehem, SPNA - Kepala partai Meretz  (Sayap kiri) Israel, Kamis lalu (10/05/2018) dilaporkan menolak menghadiri peresmian kedutaan AS di Al-Quds serta menyatakan bahwa langkah AS tersebut merusak perdamaian di kawasan.

Tamar Zandberg dalam pidato Konferensi Herzliya ke-18, mengatakan: “Saya telah memberitahu duta besar Amerika untuk Israel, David Friedman bahwa saya  tidak akan berpartisipasi dalam peresmian kedutaan AS yang baru di Israel.’’

“Saya ingin melihat semua kedutaan  berada di Yerusalem dan saya ingin dunia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan perbatasan yang diakui dunia internasional, namun kami kita tidak dapat meresmikan sesuatu yang dapat mengucilkan pihak yang lain. ‘’

‘’Peresmian kedubes AS data membawa Israel ke dalam bahaya, kita sudah belajar dari masa lalu bahwa tindakan sepihak tidak menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah baru, ‘’ ujarnya.

Sejumlah parpol dan tokoh  politik Israel dilaporkan mendukung keputusan Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember 2017 lalu bahwa Al-Quds ibu kota bagi Israel kecuali partai Meretz dan partai-partai Arab di Israel.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Langkah AS tersebut  ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin (15/1/2017)  Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina  akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan  pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.

Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selama Palestina.

Sebelumnya, Uni Eropa telah melayangkan kritikan tajam terhadap deklarasi Presiden AS, Donald Trump, 6 Januari lalu, yang menetapkan Al-Quds ibu kota Israel, serta keputusan AS untuk mentransfer kedutaan negaranya.

Disebutkan bahwa Washington berencana untuk merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke kota Yerusalem 14 Mei mendatang, sehari sebelum peringatan Tragedi Kemanusiaan Palestina (Nakba).

(T.RS/S:Maannews)

leave a reply
Posting terakhir