Washington, SPNA - Keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara luas dicurigai sebagai upaya Donald Trump untuk mendapatkan konsesi (pemberian izin) dari Israel atas kesepakatan yang disusun oleh menantunya Jared Kushner dengan sejumlah pejabat Gedung Putih lainnya.
Namun menurut kantor berita Israel Arutz Sheva, langkah pemindahan kedutaan tersebut tidak memiliki ikatan dan Presiden Trump tidak akan menggunakan keputusan kontroversial tersebut -yang membuatnya dikecam oleh masyarakat internasional- untuk memenangkan konsesi dari Benjamin Netanyahu.
Surat kabar pro-pemukim tersebut mengutip seorang pejabat senior AS, mengatakan bahwa Trump berjanji untuk tidak memaksa Israel untuk membuat konsesi dan tidak ada "kompensasi" politik yang diharapkan untuk langkah pemindahan kedutaan tersebut.
Arutz Sheva menegaskan bahwa beberapa pejabat senior Israel telah memperkirakan bahwa akan ada "harga" bagi AS untuk menerapkan Undang-undang Kedutaan Yerusalem 1995 dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ia mengutip Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, yang pada awal bulan ini mengatakan kepada Channel 2 bahwa “tidak ada makan siang gratis. Pembukaan kedutaan AS di Yerusalem akan datang dengan harga, dan Israel layak membayarnya. ”
Pemerintahan Trump, bagaimanapun, tidak melihat langkah pemindahan kedutaan sebagai bagian dari pertukaran timbal balik dengan Israel, tetapi hanya pelaksanaan hukum AS yang lama tertunda. "Sejauh yang kami ketahui, kami tidak mencari sesuatu sebagai imbalan atas memindahkan kedutaan ke Yerusalem," kata pejabat tersebut kepada Arutz Sheva.
Pejabat itu, menurut sumber Israel, sedang bekerja menyusun kerangka kerja untuk status akhir perjanjian antara Israel dan Otoritas Palestina. Laporan awal menunjukkan bahwa rencana perdamaian Trump akan meminta Israel untuk mundur dari empat lingkungan Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki guna memberi jalan bagi sebuah ibu kota Palestina.
Dilaporkan bahwa ada "tidak ada yang konkrit di atas meja perundingan" sehubungan dengan kesepakatan akhir, pejabat senior tersebut mengatakan, "akan ada rekomendasi", tetapi Presiden telah "bersumpah tidak akan memaksakan apa pun pada Israel".
(T.RA/S: MEMO)
