Al-Quds, SPNA - Pusat Informasi Palestina, Jum’at (18/05/2018) melaporkan bahwa 120.000 umat Islam membanjiri Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan shalat Jumat di hari kedua Ramadhan meskipun menghadapi pemeriksaan keamanan ketat oleh pasukan Israel.

Sumber lokal mengatakan bahwa ribuan jamaah berdatangan ke Yerusalem yang diduduki sejak shubuh guna melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al Aqsa.

Situasi ini memaksa Israel, memperketat keamanan di wilayah Al-Quds dengan mengerahkan sekitar 1500 polisi di kawasan Old City dan di setiap gerbang Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.

Sementara itu Khatib al-Aqsa sekaligus Mufti Yerusalem dan Palestina, Sheikh Muhammad Hussein dalam khutbahnya menyambut umat Islam yang bersusah payah menghadapi pasukan Israel demi menunaikan sholat Jum’at di Masjid Al-Aqsa.

Sheikh Muhammad Husein juga mengatakan bahwa AS  tidak membuka kedutaan di Yerusalem tapi permukiman ilegal.  ‘’Yang diresmikan oleh AS bukanlah kedutaan besar tapi permukiman ilegal yang melanggar hukum internasional. ‘’

“Kedubes AS di Al-Quds tidak akan mengubah realita bahwa  Yerusalem ibukota Palestina yang diduduki. Mereka tidak berhak mengubah Yerusalem menjadi kota Yahudi. Hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.’’

“Yerusalem adalah kota Islam dan ibukota Al-Quran selamanya baik bagi warga Palesina maupun seluruh umat Islam. ‘

Syekh Muhammad Hussein juga menyerukan umat Islam untuk bersatu menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Yerusalem. 

Beliau juga menyerukan kepada negara-negara Islam yang melakukan pertemuan KTT OKI di Istanbul agar  melaksanakan tugas mereka melindungi Yerusalem.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Lebih dari 60  warga  Gaza dilaporkan gugur,  7  diantaranya adalah anak-anak dan remaja sementara lebih dari 3000 lainnya menderita luka tembak dan gas air mata dalam demonstrasi masal diperbatasan Gaza memperingati Great March of Return serta menentang relokasi kedubes AS ke Al-Quds, Senin (14/05/2018).

Demonstrasi tersebut telah dimuali sejak 30 Maret lalu yang bertujuan menuntut pemerinntah pendudukan Israel mengembalikan warga Palestina yang telah diusir sejak 1948 ke tanah air mereka serta menolak relokasi kedubes AS ke Al-Quds.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).

Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Langkah AS tersebut  juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jum’at (18/05/2018) menetapkan resolusi yang disetujui 29 anggotanya untuk membentuk Lembaga Pencari Fakta yang bersifat independen untuk meneliti peristiwa berdarah di Jalur Gaza serta menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap demonstran.

(T.RS/S:Palinfo)