Bentuk lembaga penyelidik independen, PBB dituduh ‘’munafik’’ oleh pejabat Israel

Tel Aviv, SPNA - Sejumlah pejabat tinggi Israel mengkritik  Dewan Hak Asasi Manusia karena akan menyetujui pembentukan lembaga khusus untuk menyelidiki pembantaian .....

BY 4adminEdited Sat,19 May 2018,10:00 AM

Tel Aviv, SPNA - Sejumlah pejabat tinggi Israel mengkritik  Dewan Hak Asasi Manusia karena akan menyetujui pembentukan lembaga khusus untuk menyelidiki pembantaian demonstran di perbatasan Gaza oleh pasukan Israel.

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menulis di laman Facebooknya, “Dewan HAM PBB sekali lagi membuktikan bahwa mereka munafik dan mereka bertujuan menyerang Israel serta melindungi terorisme.

“Israel menolak keputusan Dewan HAM PBB. Kami akan terus melindungi warga Israel dan tentaranya. Kami berhak membela diri, ‘’ tambahnya.

Menteri Keamanan Israel, Avigdor Lieberman, juga menulis di  Twitter: “Israel menghadapi serangan ganda, kita harus berhenti berpartisipasi dalam kampanye munafik PBB, dan harus keluar dari Dewan HAM PBB.’’

Sementara itu , Menteri Pendidikan, Naftali Bennett menyerang keputusan tersebut dan menuduh Dewan HAM PBB membantu mempromosikan ‘’terorisme Muslim’’.

“ Israel akan terus melindungi warganya dan tak peduli dengan keputusan PBB. ‘’

Selain itu Duta Besar AS untuk PBB Nikky Haley  juga mengkritik  Dewan Hak Asasi Manusia Internasional karena menyetujui pembentukan lembaga independen untuk menyelidiki pembunuhan puluhan warga Palestina di Jalur Gaza oleh tentara Israel.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jum’at (18/05/2018) menetapkan resolusi yang disetujui 29 anggotanya untuk membentuk Lembaga Pencari Fakta yang bersifat independen untuk meneliti peristiwa berdarah di Jalur Gaza serta menyelidiki pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap demonstran.

Lebih dari 60  warga  Gaza dilaporkan gugur,  7  diantaranya adalah anak-anak dan remaja sementara lebih dari 3000 lainnya menderita luka tembak dan gas air mata dalam demonstrasi masal diperbatasan Gaza memperingati Great March of Return serta menentang relokasi kedubes AS ke Al-Quds, Senin (14/05/2018).

Demonstrasi tersebut telah dimuali sejak 30 Maret lalu yang bertujuan menuntut pemerinntah pendudukan Israel mengembalikan warga Palestina yang telah diusir sejak 1948 ke tanah air mereka serta menolak relokasi kedubes AS ke Al-Quds.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).

Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Langkah AS tersebut  juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

(T.RS/S:Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir

PBB Seru Penyelidikan Independen terhadap Kekerasan Israel

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ravina Shamdasani, mengatakan pada konferensi pers di Jenewa bahwa kekerasan yang dilancarkan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsha selama tanggal 15 hingga 17 April, telah melukai sebanyak 180 orang, termasuk 27 anak-anak.