DK PBB bahas rencana pengiriman delegasi Internasional untuk melindungi warga Palestina

Jalur Gaza, SPNA - Dewan Keamanan PBB dilaporkan mulai membahas rancangan resolusi yang diajukan oleh Kuwait untuk mengirimkan delegasi internasional ke Palestina ....

BY 4adminEdited Wed,23 May 2018,10:26 AM

Jalur Gaza, SPNA - Dewan Keamanan PBB dilaporkan mulai membahas rancangan resolusi yang diajukan oleh Kuwait untuk mengirimkan delegasi internasional ke Palestina yang bertanggung jawab melindungi warga sipil Palestina dari serangan Israel.

Wakil Deputi Tetap Inggris untuk PBB, Jonathan Allen mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, (22/05/2018)  bahwa DK PBB telah memulai tahap awal membahas rancangan resolusi tersebut.

Sementara itu, Wakil Tetap Bolivia ke PBB, Sacha Llorente, menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan resolusi Kuwait.

Ia juga meminta agar langkah  ini tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Washington mendukung penuh Israel dan menghambat semua keputusan Dewan Keamanan yang membahayakan kepentingan Israel.

“Kami berharap seluruh negara mendukung dan mematuhi resolusi DK PBB namun Amerika Serikat tampaknya menganggap bahwa mereka berada di atas hukum internasional. ‘’

Hingga saat ini 1112 warga Palestina gugur dan 13190 lainnya luka-luka sejak digelarnya demosntrasi masal peringatan Great March of Return di perbatasan Gaza 30 Maret lalu. 

Demonstrasi tersebut bertujuan menuntut pemerinntah pendudukan Israel mengembalikan warga Palestina yang telah diusir sejak 1948 ke tanah air mereka serta menolak relokasi kedubes AS ke Al-Quds.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan telah meresmikan kedubes AS di Al-Quds, Senin (15/05/2018).

Hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang serta memancing kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Langkah AS tersebut  juga ditentang oleh Majelis Umum PBB yang menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Senin lalu (14/05/2018) Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Presiden AS Donald Trump melalui teleconference menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

(T.RS/S:RtArabic)

         

leave a reply
Posting terakhir